SERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengharapkan optimalisasi perencanaan dan pembangunan perumahan rakyat yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten. Salah satunya melalui perencanaan sejak awal tahun serta implementasi pembangunan fisik pada triwulan pertama.
“Jika tahun sebelumnya pembangunan fisik dilakukan menjelang triwulan akhir, untuk tahun ini dan selanjutnya agar bisa dilaksanakan lebih cepat di triwulan pertama. Tujuannya agar output yang dirasakan masyarakat lebih maksimal,” ujar Deden.
Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PRKP Provinsi Banten yang digelar di Aula Surosowan, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (3/2/2026).
Deden menjelaskan, sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah secara layak. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk dalam tahapan pelaksanaan, agar setiap proyek pembangunan dapat berjalan maksimal dan sesuai target.
Selain itu, pelaksanaan konstruksi perumahan diharapkan memperhatikan kelayakan bangunan agar nyaman dan aman dihuni, serta dilengkapi sarana, prasarana, dan utilitas umum yang memadai.
Ia juga mengakui bahwa kawasan kumuh, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, masih menjadi tantangan besar. Karena itu, forum ini dinilai krusial sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kualitas permukiman serta penataan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman.
“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi, berpartisipasi, dan mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum OPD yang juga Sekretaris Dinas PRKP Provinsi Banten, Rinto Yuwono, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyelaraskan program kerja prioritas dengan usulan dari kabupaten dan kota. Selain itu, forum ini juga dimaksudkan untuk mempertajam target kinerja serta mengoptimalkan capaian dan sasaran program.
“Peserta Forum OPD sebanyak 84 orang yang terdiri dari perwakilan daerah serta pemerintah pusat,” ujarnya.
Tim Redaksi