CILEGON – Potret keterwakilan politisi perempuan di dunia parlemen Kota Cilegon pada beberapa periode terakhir masih tergolong minim. Bahkan pada periode terakhir ini yakni 2019-2024, keterwakilan perempuan hanya di kisaran 10 persen dari 40 kursi legislatif yang tersedia.
Hasil akhir itu berbanding terbalik dengan kewajiban partai politik yang dituntut sekurang-kurangnya mengalokasikan 30 persen keterwakilan kader perempuannya sebagai peserta pemilu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Realitas itu disikapi oleh Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon, Sahruji sebagai sebuah tantangan bagi partainya untuk terus memotivasi dan memberikan semangat yang lebih optimal bagi seluruh bakal calon anggota legislatif (bacaleg) partainya, tak terkecuali terhadap bacaleg perempuan.
“Saya yakin untuk calon perempuan akan ada yang lolos, terlepas siapa pun itu orangnya untuk mewakili aspirasi masyarakat ya. Tentunya juga dengan support waktu tenaga dan pikiran saya untuk terus memotivasi mereka dalam kapasitas saya sebagai pengurus partai,” ungkap Sahruji saat ditemui usai meresmikan rumah pemenangan Davie Verganis, salah satu bacaleg perempuan PPP Cilegon di lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kamis (27/7/2023).
Menurutnya, tujuan seorang calon legislator untuk dapat menjadi wakil rakyat akan menjadi sebuah keniscayaan ketika mereka memiliki komitmen yang kuat, bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam memperjuangkannya.
“Siapa pun dia, laki-laki atau perempuan tentu memiliki kesempatan (terpilih) yang sama. Maka saya berpesan, jangan disimpulkan cita-cita menjadi anggota DPRD itu untuk kepentingan pribadi. Yang terpenting niatkan pencalonan ini sebagai ibadah dengan membaca Bismillah, sehingga ketika terpilih dia juga akan merasa menjalankan ibadah dengan memberikan manfaat ke masyarakat,” ujarnya.
Di tempat yang sama Davie Verganis, bacaleg PPP Cilegon dapil II Cilegon-Cibeber menambahkan, adanya sejumlah realitas persoalan sosial di masyarakat saat ini telah melatarbelakangi niatnya untuk maju dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang.
“Seperti melihat polemik di dunia pendidikan yang dihadapi anak-anak kita saat ini terhadap kebijakan sistem zonasi, tentang bagaimana mereka tidak dapat menikmati sistem itu meskipun domisilinya berada di dekat sekolah. Termasuk bagaimana mengupayakan agar alokasi anggaran untuk kesehatan itu dapat lebih didongkrak, agar masyarakat kita lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan,” ujarnya.
(dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
