SERANG– Sebaran dokter di Provinsi Banten hingga tahun ini masih belum merata, sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Tangerang raya.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Banten, Mohammad Rifki, mengatakan jumlah dokter di Banten ada sekitar 13 ribu orang yang melayani hampir 13 juta penduduk. Dengan angka tersebut, rasio dokter terhadap penduduk di Banten berada di kisaran satu dokter untuk seribu orang.
“Kalau dilihat di atas kertas sebenarnya sudah cukup. Rasio satu dokter melayani seribu penduduk itu sesuai standar WHO, walaupun belum bisa dibilang ideal,” kata Rifki kepada BantenNews.co.id, Sabtu (14/3/2026).
Meski secara statistik tampak mencukupi, Rifki menilai kondisi pelayanan kesehatan di Banten tidak sesederhana angka rasio tersebut. Masalah utama justru terletak pada ketimpangan distribusi tenaga medis antarwilayah.
Menurut dia, sekitar 10 ribu dokter di Banten terkonsentrasi di wilayah Tangerang Raya. Sementara itu, daerah lain seperti Cilegon dan Pandeglang Regency serta beberapa wilayah lain di luar Tangerang hanya dilayani sekitar dua ribu dokter.
Ketimpangan tersebut, kata Rifki, sejalan dengan penyebaran fasilitas layanan kesehatan yang juga terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Dari sekitar 140 fasilitas layanan kesehatan di Banten, baik milik pemerintah daerah atau swasta, lebih dari 100 di antaranya berada di Tangerang Raya, mulai dari fasilitas kecil hingga rumah sakit besar, termasuk milik swasta.
Kondisi ini membuat akses layanan kesehatan di daerah penyangga ibu kota relatif lebih mudah dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi tersebut.
“Artinya memang di atas kertas rumah sakit cukup banyak dan dokter juga cukup banyak, tetapi terkendala distribusi. Di beberapa daerah dokter dan fasilitasnya masih terbatas,” ujarnya.
Rifki menilai persoalan distribusi dokter di Banten mencerminkan tantangan yang juga dihadapi Indonesia secara umum. Secara nasional, jumlah dokter sebenarnya terus bertambah, tetapi penyebarannya belum merata.
Banyak tenaga medis yang memilih bekerja di kota besar dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap serta peluang karier yang lebih luas. Sebaliknya, daerah yang jauh dari pusat perkotaan masih kesulitan menarik dokter.
Menurutnya, ketimpangan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan penempatan tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Ia menilai upaya pemerataan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah dokter dan penambahan rumah sakit tetapi juga perlu diikuti dengan penguatan fasilitas kesehatan dan insentif bagi tenaga medis yang bersedia bertugas di daerah yang kekurangan dokter.
Pemprov Banten kata dia, perlu memikirkan skema insentif yang lebih menarik agar dokter bersedia bertugas di wilayah selatan. Dalam pandangannya, tanpa kebijakan yang mendorong pemerataan tenaga medis, pembangunan fasilitas kesehatan baru berisiko tidak optimal karena kekurangan tenaga dokter.
“Sayang sekali jika fasilitas sudah tersedia, tetapi sumber daya manusianya tidak ada,” ujarnya.
Upaya pemerataan distribusi dokter, kata Rifki, perlu dilakukan tidak hanya melalui pelibatan IDI, tetapi juga dengan menggandeng 36 himpunan dokter spesialis serta menjalin kerja sama dengan lima fakultas kedokteran di sejumlah universitas di Banten.
“Kita harus membangun link and match antara pemerintah sebagai regulator sebagai yang punya anggaran dengan stekeholder lain seperti dokter, perawat dan bidan juga,” ucapnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi