CILEGON — Sebanyak 1.452 mahasiswa mengajukan Beasiswa Juare 2026 dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, sedangkan kuota hanya tersedia untuk 763 orang. Selisih 689 pemohon itu membuat persaingan semakin ketat.
DPRD Cilegon pun mendesak pemerintah membuka penilaian secara transparan agar seleksi berjalan adil dan tepat sasaran.
Anggota Komisi II DPRD Cilegon, Hidayatulloh, meminta Pemkot Cilegon menjelaskan secara terbuka indikator dan hasil skoring setiap pemohon. Menurutnya, keterbukaan penting untuk mencegah prasangka negatif sekaligus memberi kepastian kepada mahasiswa yang mengikuti seleksi.
“Transparansi harus dijalankan agar semuanya bisa mengamati, mengontrol, memahami dan yang ikut seleksi juga merasa jawaban itu jelas. Itu harapan kami,” kata Hidayatulloh, Senin (12/10/2026).
Saat ini, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemkot Cilegon masih memverifikasi kondisi pemohon secara faktual di lapangan.
Hidayatulloh mengingatkan petugas agar memeriksa kondisi ekonomi setiap pemohon secara teliti. Ia meminta pemerintah menjelaskan tolok ukur kemampuan ekonomi yang menentukan seseorang layak atau tidak menerima beasiswa.
“Ini harus benar-benar transparan. Tolok ukur yang mampu seperti apa, yang tidak mampu seperti apa agar semua bisa berjalan dengan baik dan adik-adik kita yang sedang berusaha ini bisa terakomodir dengan baik, adil dan sesuai dengan persyaratan,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti anggaran Beasiswa Juare yang mencapai Rp4 miliar. Ia meminta Pemkot Cilegon memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa penerima.
Hidayatulloh turut mendorong pemerintah memantau penerima beasiswa hingga mereka menyelesaikan pendidikan. Ia berharap konsep link and match dalam program tersebut membantu lulusan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka.
“Kami dorong supaya mahasiswa yang mendapatkan program Beasiswa Juare ini dimonitor. Kemudian, karena ini konsepnya link and match, mudah-mudahan setelah mereka lulus juga dapat didorong ke tempat yang sesuai dengan skill-nya,” katanya.
Dengan jumlah pemohon yang jauh melampaui kuota, keterbukaan indikator penilaian menjadi krusial. Pemkot Cilegon perlu menjelaskan dasar penentuan penerima agar mahasiswa memahami hasil seleksi dan publik dapat mengawasi penggunaan anggaran beasiswa.
Penulis : Maulana
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd