CILEGON – Kinerja pasangan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta dalam capaian program kerja 100 belum dipandang konkret. Sebagai pucuk pimpinan di pemerintahan daerah, kinerja keduanya justru dinilai masih dalam tataran teknis.
“Banyak sekali kegundahan di masyarakat dengan melihat tindakan dan kebijakan Helldy-Sanuji, tanpa mengurangi rasa hormat, kami memandang keduanya lebih banyak fokus pada hal yang sifatnya teknis. Salah satu contoh seperti yang kita lihat pada pembagian kursi roda,” ungkap Isbatullah Alibasja, Ketua Front Daulat Pribumi dalam pembahasan “Resolusi 100 Hari Helldy-Sanuji” di Aula DPRD Cilegon, Selasa (8/6/2021).
Isbatullah tak menampik adanya capaian kenaikan honor bagi RT dan RW yang sudah dilaksanakan sesuai dengan janji politik. Namun di bagian lain, realisasi menyangkut Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) juga tak luput dari pengamatannya.
“KCS akhirnya melahirkan kekecewaan di masyarakat yang dijanjikan, ternyata hanya bantuan modal usaha nol persen untuk UMKM yang sifatnya pinjaman. Hampir mirip dengan kebijakan Tb Iman Ariyadi saat memimpin dengan One District One Billion, Rp1 miliar per kecamatan, cuma namanya saja yang berbeda,” katanya.
Baca : Modal Usaha UMKM sampai Rp25 Juta di KCS, Sanuji : Ini Pinjaman, Bukan Hibah
Dijelaskan, karena bentuknya pinjaman dengan persyaratan yang ketat, dalam praktiknya program bantuan permodalan itu pun minim serapan.
“Karena untuk mengajukan pinjaman itu walaupun dengan bunga nol persen, namun memerlukan persyaratan-persyaratan khusus. Misalkan si pemilik warung kecil ini harus sudah berjalan dua tahun berjualan. Sehingga ini yang menyebabkan kebijakan itu bagus niatnya, tapi tidak terserap oleh masyarakat,” paparnya.
Selain menyoroti hal-hal yang bersifat teknis di atas, Isbatullah juga menyoal kebijakan strategis daerah yang diabaikan, misalnya menyangkut reaksi pemerintah atas surat penolakan dari PT Krakatau Steel dan group terkait akses menuju pelabuhan Warnasari dan penolakan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang diajukan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), salah satu Badan Usaha Milik Daerah.
“Setelah surat itu beredar, kita tidak melihat ada perlawanan sama sekali dari Pak Helldy-Sanuji yang katanya akan melakukan rapat tertutup. Bahkan kita tidak melihat ada greget terkait soal rencana pembangunan pelabuhan Warnasari,” terangnya.
Baca Juga : Surati PCM, Krakatau Steel Tolak RIP Warnasari
Diharapkan Isbatullah, resume pembahasan yang juga diserahkan ke Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj tersebut dapat pula menjadi masukan kepada pemerintahan Helldy-Sanuji.
“Masukan tersebut didasari dengan kecintaan bukan kebencian pada pemimpin. Karena kalau pemimpin kita salah, wajib hukumnya bagi kita untuk meluruskan,” tandasnya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
