KAB. TANGERANG – Penolakan terhadap wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mulai disuarakan berbagai elemen masyarakat. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten menjadi salah satu pihak yang secara terbuka menyatakan keberatan terhadap rencana tersebut.

Ketua GMNI Banten, Endang Kurnia, menegaskan penolakan terhadap wacana relokasi badak jawa. Menurut dia, pemindahan satwa langka tersebut tidak bisa dipandang sebagai solusi sederhana untuk mengantisipasi ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon.

Endang menilai badak jawa memiliki keterikatan ekologis dengan habitat alaminya di Ujung Kulon. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut keberlangsungan hidup satwa yang terancam punah tersebut harus melalui kajian ilmiah yang mendalam dan terbuka.

“Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru,” tegas Endang.

Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda.

Menurut Endang, pemerintah seharusnya lebih dahulu memperkuat perlindungan habitat asli badak jawa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui mitigasi bencana, peningkatan pengawasan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem, serta penguatan kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.

Penolakan GMNI Banten juga didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak ekologis jika pemindahan dilakukan tanpa kajian yang memadai. Endang mengingatkan bahwa Taman Nasional Alas Purwo bukan kawasan kosong yang bisa langsung dijadikan tempat pemindahan satwa.

Kawasan konservasi di Jawa Timur itu memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati sendiri yang harus dijaga. Karena itu, rencana memindahkan badak jawa harus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan di kedua kawasan.

“Jangan mempertentangkan Ujung Kulon dengan Alas Purwo. Keduanya adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Jika pemerintah ingin membangun habitat kedua bagi badak jawa, silakan lakukan kajian secara serius. Namun, jangan menjadikan gagasan habitat kedua sebagai pembenaran untuk memindahkan badak jawa dari habitat asalnya tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan,” ujarnya.

GMNI Banten mendesak Kementerian Kehutanan membuka ruang partisipasi publik dalam setiap pembahasan kebijakan konservasi badak jawa. Pemerintah juga diminta menyampaikan secara transparan hasil kajian kelayakan habitat, risiko translokasi, kesiapan ekosistem, serta dampak jangka panjang terhadap populasi badak jawa.

Bagi GMNI Banten, konservasi tidak cukup dilakukan dengan memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Perlindungan habitat dan keberlangsungan ekosistem harus menjadi bagian utama dari kebijakan penyelamatan satwa langka.

“Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta konservasi. Kawasan ini merupakan benteng terakhir habitat alami badak jawa. Negara seharusnya hadir dengan memperkuat perlindungan Ujung Kulon, bukan justru terburu-buru mewacanakan pemindahan tanpa kepastian kajian dan jaminan keselamatan,” tutup Endang.

Penulis: Saepulloh
Editor: Usman