Ratusan Ponpes Siap Dibuka,  Kanwil Kemenag: Pemerintah Diharapkan Hadir

SERANG – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Banten, Bazari Syam berharap pemerintah hadir dalam persoalan keummatan, apalagi menyangkut pondok pesantren (ponpes). Hal itu menanggapi 500 ponpes yang memenuhi syarat untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar (KBM).

Meski begitu, Bazari mengakui bahwa seluruh  KBM merupakan domain pesantren. Namun, pihak ponpes juga tidak bisa mengesampingkan persoalan pandemi Covid-19.

“Protokol kesehatan harus dijaga. Masalahnya yang berwenang dalam menangani protokol kesehatan ini kan Pemda, dalam hal ini Dinkes (Dinas Kesehatan). Makanya, saya berharap pemerintah harus hadir dalam persoalan yang menyangkut keumatan apalagi pimpinan pesantren,” ujar Bazari, Selasa (16/6/2020).

Jika protokol itu sudah bisa dijalankan sesuai aturan, kata Bazari, maka sudah boleh beroperasi. “Ya itu sudah sesuai dengan haknya untuk kembali beroperasi,” katanya.

Untuk ponpes yang belum memenuhi syarat protokol kesehatan, lanjut Bazari, pihaknya meminta ponpes tersebut tidak boleh memaksakan mengaktifkan kembali KBM.

“Harus sesuai aturan. Apalagi nanti ada persoalan, dan lempar tanggung jawab. Kalau pesantrennya sudah dibuka, santri harus dibuktikan dengan hasil rapid tes, dan keterangan kesehatan,” ungkapnya.

“Ponpes juga sudah siap belum melaksanakan Physical Distancing dalam proses KBM, tempat tidur dan pola makan empat sehat lima sempurna,” sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya juga tidak bisa sembarangan mengeluarkan surat pembukaan kembali kegaiatan KBM di ponpes.

“Makanya kami bersama pak gubernur belum bisa mengeluarkan surat pembukaan kembali ponpes, karena ada persoalan ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menyatakan sebanyak 500  dari 4.000 ponpes siap membuka kembali KBM. Hal itu dikarenakan, ratusan ponpes tersebut mempunyai tempat karantina.

“Dari 4.000 (ponpes) hanya 500 yang memenuhi syarat (dibuka kembali), karena mempunyai bangunan untuk tempat karantina,” ujar WH melalui rilis, Senin (15/6/2020).(Tra/MIR/red)