PANDEGLANG – Ratusan pengunjuk rasa yang tidak terima jagoannya kalah di Pemilihan Umum (Pemilu) melakukan unjuk rasa di lokasi pleno hasil KPU Pandeglang. Ratusan massa tersebut menyuarakan keberatan dengan hasil yang telah diumumkan KPU.
Awalnya unjuk rasa itu berjalan lancar, namun tidak lama kemudian massa yang tidak terima dengan hasil keputusan KPU Pandeglang mulai anarkis dengan melemparkan botol air minum dan tomat busuk ke petugas kepolisian yang menjaga jalannya pleno.
Situasi di gedung kegiatan semakin tidak kondusif lantaran massa mencoba untuk masuk ke gedung, polisi yang berjaga di lokasi kewalahan menjaga jalannya unjuk rasa hingga kericuhan tidak dapat dihindarkan.
Situasi yang semakin tidak terkendali membuat polisi harus mengambil keputusan dengan menurunkan 1 unit truk water cannon untuk membubarkan kerumunan. Setelah dibantu truk meriam air dan personel tambahan, akhirnya pengunjuk rasa dapat dibubarkan dan keadaan bisa kembali kondusif.
“Ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu tahun 2024. Ini merupakan gladi Sispamkota (Simulasi pengamanan kota) dan ini merupakan tahapannya,” kata Kabag Ops Polres Pandeglang, Kompol Yogie Roozandi usai kegiatan simulasi unjuk rasa di Alun-alun Pandeglang, Jumat (13/10/2023).
Kata Yogie, selain melakukan simulasi unjuk rasa pihaknya juga akan melakukan apel gelar pasukan pada 17 Oktober 2023 mendatang untuk mengecek seluruh personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan jalannya Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang.
“Untuk Pandeglang yang kami siagakan sebanyak 900 personel diantaranya pasukan kontigensi dari Ditsamapta Polda Banten dan 1 kompi Brimob Polda Banten,” terangnya.
Selain mempersiapkan personel yang akan mengamankan Pemilu, kata Yogie, pihaknya juga sudah memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan terjadi kerusuhan selama berjalannya Pemilu.
Dari 3.795 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pandeglang ada sekitar 4 TPS yang dikategorikan sangat rawan dan 18 TPS yang masuk kategori rawan. Nantinya, di lokasi yang masuk dalam kategori rawan akan diberikan penambahan personel untuk mengantisipasi kerusuhan.
“Kami juga sudah mempersiapkan infomasi pemetaan kerawanan dari 35 kecamatan dan 3.795 TPS ada beberapa pola yang kami tentukan diantaranya pola sangat rawan, rawan dan kurang rawan. Ada 4 pola yang sangat rawan dan 18 TPS yang rawan dan 3337 kurang rawan. Indikator rawan yaitu pernah punya sejarah pemilihan suara ulang dan daerah-daerah sangat sulit terjangkau,” tutupnya. (Med/Red)