Rapat Pembahasan APBD Banten di Pendopo Gubernur Kurangi Wibawa Dewan

SERANG – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menggelar rapat pembahasan rangcangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) 2020. Rapat maraton digelar di gedung Pendopo Gubernur Banten dan eks Pendopo Gubernur Banten selama dua hari ini.

Dalam catatan sejarah berdirinya Provinsi Banten, baru tahun ini Banggar menggelar rapat di gedung eksekutif. Sebelumnya, rapat membahas duit rakyat tersebut selalu berlangsung di DPRD Banten.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Abdul Hamid menilai tidak ada aturan yang dilanggar dengan lokasi rapat pembahasan duit rakyat tersebut. Hanya saja, Hamid menilai ada dua kemungkinan dengan dilaksanakannya rapat tersebut di gedung eksekutif.

“Bahwa memang kemudian itu juga bisa menunjukkan relasi baik antara legistaif dan eksekutif. Tapi bisa juga (dimaknai) tidak dianggap baik dalam tanda petik. Bahwa kemudian, anggaran ini sesuatu yang serius dan anggaran ini kan bukan anggaran pemerintah, bukan anggaran pemda. Tapi sebetulnya uang rakyat yang dibahas di sana. Sehingga lebih baik dibahas di DPRD Banten,” kata Hamid, Kamis (31/10/2019).

Hamid menambahkan lazimnya, pembahasan APBD berlangsung di DPRD Banten. “Lazimnya di rumah rakyat (DPRD Banten). Tapi saya secara simbolis tidak bisa memaknai itu seperti apa, mungkin memang bisa jadi mengurangi kewibawaan dewan saja di hadapan eksekutif,” jelasnya.

Menurut informasi, rapat yang digelar di Eks Pendopo Gubernur Banten yang kini berdiri Museum Negeri Banten di Jalan Brigjen Syam’un, Kota Serang juga sempat diwarnai dengan padamnya aliran listrik. “Tadi ada hambatan listrik bukan kami yang salah, PLN nya yang belum pasang kabel baru,” kata Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Banten Andra Soni menilai tidak ada yang salah dengan lokasi rapat pembahasan duit rakyat tersebut. “Masalah nggak kira-kira? Kami juga pengen lihat fasilitas yang kami punya. Kalau mati lampu ya semua tidak ada yang sempurna, tapi ya saya sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Banten, bagian dari masyarakat Banten terakhir kali saya ke sini tahun 2014 dan ini berkembangnya luar biasa dan membanggakan kami juga,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Menurut Andra masih banyak waktu untuk finalisasi anggaran APBD 2020. Pihaknya mendapat tenggat waktu hingga 30 November 2019 nanti. Ada priotitas anggaran yang besar antara lain di bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun anggaran 2020 diproyeksikan meningkat pada angka Rp13,03 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2019 yang berada pada angka Rp12,15 triliun atau naik hampir Rp1 triliun. (you/red)