CILEGON – Pokja Wartawan Harian Cilegon (PWHC) menggelar diskusi publik bertema “CSR: Komitmen Perusahaan atau Gimmick?” di Kota Cilegon, Jumat (23/1/2026).

Diskusi ini digelar sebagai respons atas keresahan insan pers dan masyarakat terhadap implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai belum berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Ahmad Allhlaful Aziz, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cilegon, Agus Zulkarnain, Pejabat HR dan General Affair PT Indorama Petrochemical, Malim Hander Joni selaku perwakilan dari industri, perwakilan Kamar Dagang Industri (Kadin). Hadir pula perwakilan Dinas Sosial, Bagian Hukum, serta mahasiswa dari berbagai organisasi.

Ketua Panitia Diskusi Publik PWHC, Iqbal Multatuli, menyampaikan bahwa diskusi ini berangkat dari keresahan media dan masyarakat terkait kewajiban CSR yang seharusnya melekat pada setiap perusahaan yang beroperasi di Cilegon.

Menurutnya, sebagai kota industri, Cilegon memiliki potensi besar dari sektor perusahaan berskala menengah hingga besar, sehingga program CSR semestinya memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“CSR itu kewajiban dan harus berkelanjutan. Bukan hanya muncul saat terjadi banjir, bencana, atau ketika ada tekanan publik. Realitanya, CSR yang ada belum signifikan membangun kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan,” ujar Iqbal dalam sambutannya.

Ia menilai, selama ini CSR kerap dimanfaatkan sebatas untuk membangun citra perusahaan. Kondisi tersebut, kata dia, memunculkan pertanyaan mendasar apakah CSR dijalankan sebagai bentuk komitmen jangka panjang atau sekadar gimmick.

Diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, industri, media, dan masyarakat untuk mendorong implementasi CSR yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Cilegon Agus Zulkarnain menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur pentahelix dalam menjalankan program pembangunan, termasuk optimalisasi CSR.

Unsur tersebut meliputi pemerintah, legislatif, akademisi, komunitas atau organisasi, media massa, serta dunia industri.

“Kalau unsur pentahelix ini berjalan maksimal, insya Allah program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik. CSR di Cilegon pada prinsipnya sudah berjalan, hanya perlu penguatan koordinasi,” kata Agus.

Ia juga menyinggung keberadaan forum CSR yang sebelumnya pernah ada di Cilegon sebagai wadah kolektif pengelolaan dana CSR dari industri. Namun, hingga kini keberadaan forum tersebut dinilai belum optimal, sehingga pelaksanaan CSR berjalan masing-masing dan langsung di bawah koordinasi pemerintah daerah.

Diskusi publik ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dan perusahaan agar CSR tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi program berkelanjutan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Cilegon.

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin