PANDEGLANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pandeglang dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Kamis (9/7/2026).

Mereka menuntut kejelasan keberadaan 53 kendaraan dinas (randis) milik Dinkes yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Angga, menilai temuan tersebut menunjukkan buruknya tata kelola aset di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.

Menurutnya, temuan BPK yang mencatat 53 randis tidak dapat ditunjukkan saat pemeriksaan membuktikan lemahnya pengawasan dan pengendalian aset daerah.

“Munculnya temuan BPK terhadap 53 unit kendaraan dinas menunjukkan lemahnya pengawasan internal, minimnya rasa tanggung jawab, serta buruknya pengendalian aset daerah. Dalih administratif tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan kelalaian,” kata Angga.

Ia menegaskan masyarakat berhak mengetahui keberadaan seluruh randis tersebut, termasuk siapa yang menguasai dan bertanggung jawab atas aset milik pemerintah.

“Rakyat berhak mengetahui di mana aset negara berada, siapa yang menguasainya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Sikap diam pemerintah hanya memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap pengelolaan aset yang tidak tertib,” tegasnya.

Dalam aksinya, Angga juga menyinggung Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinkes Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, Dewi juga harus memberikan penjelasan terkait temuan tersebut.

“Sebelum menjadi bupati, Dewi pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Karena itu, beliau juga harus memberikan penjelasan. Sangat disayangkan ketika rakyat memberikan amanah, tetapi persoalan seperti ini belum juga tuntas. Infrastruktur di Patia dan Pandeglang Selatan pun sampai sekarang masih rusak,” ujarnya.

Mahasiswa mendesak Dinas Kesehatan membuka secara terang-benderang keberadaan 53 randis yang menjadi temuan BPK.

Mereka juga meminta Bupati Pandeglang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinkes serta menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

“Kami menuntut Dinas Kesehatan menunjukkan keberadaan kendaraan yang menjadi temuan BPK. Kami juga meminta Bupati memberikan penjelasan dan mengevaluasi jajarannya. Aparat penegak hukum harus mengusut persoalan ini sampai tuntas. Kalau kendaraannya memang ada, tunjukkan kepada publik. Copot pejabat yang terbukti lalai mengelola aset daerah,” pungkas Angga.

Penulis : Memed
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd