SERANG-Sekitar 50 jabatan kepala sekolah SMA/SMK dan SKh di Provinsi Banten masih kosong. Pemerintah Provinsi Banten belum dapat langsung mengisi jabatan tersebut karena pengangkatan kepala sekolah definitif akan menggunakan mekanisme baru, termasuk melalui tes Computer Assisted Test (CAT).
Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan sebagian besar kekosongan kepala sekolah terjadi karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Dari jumlah tersebut, sekitar 44 kepala sekolah diketahui pensiun.
“Setelah itu clear, kita sekarang sedang mengusulkan Pertek Kepsek, nunggu itu. Karena nanti untuk pengisian baru harus melalui tes CAT, harus ada proses yang dilalui. Sekarang kurang lebih 50-an, kan 44 karena ada yang pensiun dan lainnya,” kata Deden, Kamis (24/9/2026).
Deden mengatakan Pemerintah Provinsi Banten saat ini masih menyusun peraturan teknis (Pertek) mengenai kepala sekolah. Aturan tersebut menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum pemerintah melakukan pengisian jabatan kepala sekolah secara definitif.
Sebelum mengisi jabatan yang kosong, Pemprov Banten juga akan melakukan mutasi terhadap kepala sekolah yang saat ini menjabat. Mutasi tersebut ditujukan untuk menyesuaikan penempatan kepala sekolah dengan domisilinya.
“Kita kan mutasi dulu, Kepsek-kepsek yang sekarang si kepseknya bukan domisili di situ, karena nanti basisnya domisili. Insya allah ke depan tidak ada lagi kepsek yang jarak dari rumahnya dua sampai tiga jam, enggak semua, dilihat mana nih yang domisilinya enggak sesuai berapa,” katanya.
Menurut Deden, penataan berdasarkan domisili tersebut diperlukan agar kepala sekolah tidak lagi menempuh jarak terlalu jauh dari tempat tinggal menuju sekolah. Setelah proses mutasi selesai, pemerintah baru akan melanjutkan pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong.
Deden mengatakan kekosongan jabatan kepala sekolah bukan disebabkan pemerintah mengabaikan persoalan tersebut. Proses pengisian sebelumnya turut terkendala kesibukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Kemarin ada kendala, karena dari dinas disibukan SPMB dan lainnya, komitmen saya kemarin itu selesai SPMB, jangan sampai prpses SPMB belum selesai ada pergantian malah nanti ada permasalahan,” ujarnya.
Deden mengatakan pemerintah sengaja tidak melakukan pergantian kepala sekolah ketika proses SPMB belum selesai. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan proses penerimaan murid berlangsung tanpa terganggu perubahan pejabat di sekolah.
Ia memastikan pengisian jabatan kepala sekolah akan dilakukan setelah penataan kepala sekolah yang saat ini menjabat selesai. Pemprov Banten menargetkan mutasi berdasarkan domisili dilakukan pada bulan ini.
“Targetnya bulan ini lah mutasi dulu baru setelah itu pengisian, pokonya bulan ini ada mutasi dulu penyesuaian dengan domisili,” tuturnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi