CILEGON – Kota Cilegon menjadi urutan kedua di Provinsi Banten, setelah Kota Tangerang, dalam hal upaya pengentasan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Data Dinas Kesehatan Kota Cilegon menyebutkan dari 43 Kelurahan, 38 Kelurahan sudah mendeklarasikan Stop BABS. Pihak swasta, seperti PT Indo Raya Tenaga (IRT) dan lainnya juga mendukung pencapaian target pada 2022 mendatang, bahwa 5 Kelurahan bisa segera mendeklarasikan upaya sama.
“Selain peran pemerintah, program jambanisasi ini juga mendapat dukungan dari swasta, contohnya pada kegiatan di wilayah Lebakgede ini, ada PT Indo Raya Tenaga, dan industri lainnya yang telah memberikan dukungan dana untuk pembangunan jamban untuk masyarakat,” jelas Sam’un, dari Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cilegon, dalam deklarasi STOP BABS di Lingkungan Cipala, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Senin (20/12/2021).
Ditegaskannya, bahwa pola hidup sehat masyarakat, juga harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Di antaranya juga tidak membuang pembalut di septic tank, stop BABS, cuci tangan pakai sabun, mengolah air minum mineral secara higienis, mengelola sampah dengan benar, dan pengelolaan limbah cair dengan aman.
Dia menekankan, Pemkot Cilegon berupaya sesegera mungkin memenuhi fasilitas sanitasi. Dan, swasta juga diapresiasi karena berkomitmen membantu, seperti halnya pihak PT. IRT. “Pemerintah Kota Cilegon, sejak tahun 1999 sudah menerapkan program jamban bagi masyarakat, dan hingga saat ini program tersebut terus digalakkan, walaupun belum bisa 100 persen,” kata Sam’un.
Lurah Lebakgede, Suwandi di kesempatan sama mengatakan, Lingkungan Cipala berada di pemukiman paling tinggi di Kelurahan Lebakgede. Di sini, sebelumnya ada 88 rumah belum memiliki jamban. Namun, seiring berjalannya waktu, pada hari ini sudah 40 jamban terealisasi pembangunannya.
“Alhamdulillah dari pihak perusahaan telah membantu terealisasi 40 rumah warga memiliki jamban. 48 lainnya belum dan diharapkan 2022 semuanya bisa terealisasi. Dengan anggaran satu unit Rp1,1 jt bisa terealisasi satu unit bangunan jamban. Memang selain bantuan dari pihak perusahaan, masyarakat juga melaksanakan pembangunan jamban dengan cara gotong royong,” kata Suwandi.
Sementara dari pihak PT IRT, Indra Priatna mengatakan, dalam kegiatan ini IRT bersama Doosan dan Hutama Karya yang terlibat dalam pembangunan PLTU Jawa 9&10, telah memberikan 20 titik jamban yang tersebar di wilayah Lebakgede dan banyak lagi di kelurahan lainnya. PT IRT juga turut andil dalam deklatrasi STOP BABS di Suralaya.
“Program bantuan ini, bagian dari komitmen perusahaan terhadap masyarakat sekitar, dan diharapkan bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat,” kata Indra.
Sebelumnya, di Kelurahan Suralaya, verifikasi fasilitas sanitasi ini sudah dilakukan. Dari jumlah 3.023 KK di wilayah yang bertetangga dengan Lebakgede ini, 49 KK di antaranya masih BABS. Terhadap mereka, bantuan CSR dilakukan oleh PLTU Suralaya 1-10, termasuk juga IRT. Kini, sudah 100 persen keluarga di wilayah ini sudah memiliki jamban.
Menurut UNICEF, sanitasi yang buruk menyumbang angka 88% pada kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Belum lagi, ancaman stunting atau tumbuh kerdil juga dipengaruhi oleh kualitas sanitasi. Dan, persoalan sanitasi hingga kini masih jadi persoalan pelik di Provinsi Banten yang diperkirakan sekitar 30 ribu warga yang BABS di kota industri ini, setidaknya ada sekitar 3 ribu jiwa yang masih melakukan BABS di kebun atau tempat lainnya, lantaran tak memiliki jamban. (Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
