CILEGON — Tindakan saling lempar tanggung jawab antara dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terkait program pembangunan kawasan industri padat karya disindir Ketua Fraksi Gerindra DPRD Cilegon, Fauzi Desviandy.

Fauzi menilai, sikap saling lempar antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Cilegon terkait salah satu janji politik Robinsar-Fajar tersebut memalukan.

“Ini lucu. Karena ini kan janji program unggulan Wali Kota, harusnya sudah di-planning dari awal seperti apa, siapa yang akan menjadi PIC-nya,” kata Fauzi kepada BantenNews.co.id, Rabu (19/8/2026).

Menurut Fauzi, kedua OPD seharusnya sejak awal memiliki pembagian tugas dan perencanaan yang jelas, termasuk terkait waktu pelaksanaan serta anggaran program.

“Gimana mau terealisasi, orang PIC-nya saja lempar-lemparan. Harusnya dari awal sudah di-mapping kapan akan dilakukan, berapa budget-nya,” ujarnya.

Fauzi mengaku bingung dengan pola perencanaan Pemkot Cilegon apabila program unggulan kepala daerah justru tidak memiliki kejelasan mengenai OPD yang bertanggung jawab.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kawasan industri padat karya tersebut rencananya akan dibangun di kawasan Jalan Lingkar Utara (JLU).

Namun, Fauzi meragukan program tersebut dapat segera direalisasikan, mengingat pembangunan JLU sendiri belum rampung dan kondisi keuangan Pemkot Cilegon tengah menghadapi tekanan.

“Setahu saya, kawasan industri padat karya itu mapping-nya akan di JLU, tapi kan jalan belum terbangun. Gimana mau tercipta kalau itu belum jadi. Kemudian kalau dibangun, mau pakai dana dari mana? Kan PAD Cilegon di 2026 saja lagi engap-engapan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Disperindag dan DPU-PR Cilegon saling lempar terkait program pembangunan kawasan industri padat karya tersebut. Kedua OPD disebut saling mengklaim bahwa program unggulan Robinsar-Fajar itu tidak masuk dalam tanggung jawab masing-masing.

Penulis: Maulana
Editor: Usman Temposo