SERANG – Penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Banten sebesar 47,20 persen mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Namun, pemerintah diminta tidak hanya fokus mengembalikan anak ke sekolah, tetapi juga memastikan mereka tetap belajar hingga lulus.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Erwin Salpa Riansi, mengatakan jumlah ATS di Banten turun dari 52.496 anak pada Triwulan III 2025 menjadi 27.719 anak pada Triwulan III 2026.
Menurutnya, penurunan tersebut menunjukkan adanya dampak positif dari program pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Banten, termasuk Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, SKh swasta, dan Madrasah Aliyah.
“Penurunan 24.777 anak dalam satu tahun bukan angka kecil. Dalam kacamata pendidikan, ATS adalah indikator hulu. Sebelum kita bicara mutu, anak harus lebih dulu berada di ruang kelas. Dari sisi itu, Banten sedang bergerak ke arah yang benar,” ujar Erwin di Serang, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan menekan angka ATS harus diikuti upaya mencegah anak kembali putus sekolah.
Menurutnya, sekolah perlu memiliki sistem pemantauan terhadap kehadiran siswa, perkembangan belajar, hingga kondisi keluarga. Dengan begitu, guru wali kelas dan bimbingan konseling dapat segera membantu siswa yang berisiko berhenti sekolah.
“Anak yang pernah keluar sekolah memiliki risiko lebih tinggi untuk keluar kembali. Sekolah perlu sistem peringatan dini yang sederhana,” jelasnya.
Erwin juga menyoroti capaian Kabupaten Lebak yang berhasil menurunkan ATS sebesar 52,71 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan program pendidikan mulai menjangkau wilayah yang memiliki tantangan akses pendidikan.
Namun, persoalan jarak dan daya tampung sekolah masih perlu mendapat perhatian. Pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan ruang kelas, pembangunan sekolah baru, sekolah filial, serta penguatan pendidikan kesetaraan Paket C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Selain akses pendidikan, Erwin meminta Pemprov Banten memperhatikan kualitas pembelajaran. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah anak yang kembali bersekolah, tetapi juga dari kemampuan literasi, numerasi, dan tingkat kelulusan siswa.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepastian pembiayaan bagi sekolah swasta yang mengikuti Program Sekolah Gratis. Menurutnya, besaran bantuan dan ketepatan pencairan dana harus diperhatikan agar sekolah tetap mampu memberikan pelayanan pendidikan yang baik, termasuk menjaga kesejahteraan guru.
Untuk menjaga keberlanjutan program, Erwin memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Banten.
Pertama, Program Sekolah Gratis perlu diperkuat melalui regulasi dan kepastian anggaran agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
Kedua, setiap sekolah perlu memiliki sistem peringatan dini untuk mendeteksi siswa yang berisiko putus sekolah.
Ketiga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan Kementerian Agama perlu memperkuat koordinasi agar tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan saat berpindah jenjang sekolah.
Keempat, evaluasi program perlu melibatkan perguruan tinggi secara independen. Evaluasi tersebut penting untuk mengukur dampak program terhadap akses pendidikan, keberlanjutan sekolah, dan kualitas pembelajaran.
“Penurunan ATS adalah kabar baik. Tugas kita sekarang memastikan angka itu berubah menjadi anak-anak Banten yang lulus dengan kompetensi yang memadai. Di situlah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Tim Redaksi
