KAB. SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mencatat masih ada warga di 69 desa yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS).

Sebagai langkah percepatan, Pemkab mulai menyiapkan intervensi fisik berupa pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi warga yang belum memiliki toilet.

Dalam dua tahun terakhir, angka BABS menunjukkan penurunan signifikan. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang mencatat, sebelumnya hanya sekitar 20 persen warga yang tidak melakukan BABS. Kini, angkanya meningkat menjadi 80 persen.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan capaian tersebut belum cukup. Ia menyebut masih ada sekitar 60 desa yang warganya belum sepenuhnya meninggalkan praktik BABS.

“Masih ada puluhan desa. Ini yang harus kita kejar,” ujar Zakiyah saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) pencegahan penyakit dan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Anyer, Kabupaten Serang, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, Pemkab tidak hanya mengandalkan imbauan, tetapi juga mulai menyiapkan intervensi konkret melalui pembangunan MCK.

Menurutnya, keterbatasan akses sanitasi menjadi salah satu penyebab utama praktik BABS masih terjadi. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi tantangan.

“Anggaran kita terbatas. Karena itu kita dorong kolaborasi, termasuk lewat CSR perusahaan,” katanya.

Langkah ini diarahkan untuk mempercepat penyediaan fasilitas sanitasi dasar di tingkat rumah tangga. Tanpa dukungan fasilitas, perubahan perilaku dinilai sulit terjadi secara permanen.

Saat ini, baru 15 dari 29 kecamatan di Kabupaten Serang yang dinyatakan bebas BABS. Artinya, separuh wilayah masih menghadapi persoalan sanitasi mendasar.

Zakiyah menargetkan kondisi tersebut bisa ditekan hingga nol sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, ia mengakui target itu memerlukan kerja sama lintas sektor.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah. Desa, RT/RW, semua harus bergerak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Serang, Efrizal, menambahkan bahwa perubahan perilaku masyarakat mulai terlihat, meski belum merata.

Menurutnya, faktor budaya dan keterbatasan ekonomi masih menjadi kendala utama.

“Bikin WC itu tidak murah. Jadi butuh dukungan, tidak bisa hanya imbauan,” ujarnya.

Ia menilai, peningkatan hingga 80 persen menunjukkan masyarakat sebenarnya mampu berubah, asalkan didukung fasilitas yang memadai.

Di lapangan, persoalan sanitasi bukan sekadar soal kebiasaan, tetapi juga akses dan biaya. Tanpa intervensi konkret, target zero BABS berpotensi hanya menjadi angka di atas kertas.

Penulis: Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Usman Temposo