SERANG – Porsi belanja pegawai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten 2027 mencapai 28,94 persen dari total belanja daerah sebesar Rp9,49 triliun. Angka itu nyaris menyentuh batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.
Besarnya porsi belanja pegawai membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus menekan pengeluaran. Hal itu agar anggaran lebih banyak mengalir ke program yang manfaatnya langsung masyarakat rasakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, Pemprov Banten akan membatasi honorarium bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari efisiensi belanja.
“Belanja daerah diarahkan kepada optimalisasi belanja gaji dan tunjangan, efisiensi belanja honorarium melalui pembatasan pemberian honorarium bagi ASN Provinsi Banten,” kata Deden, Senin (12/10/2026).
Pemprov Banten juga mengurangi tunjangan kinerja (tukin) aparatur. Deden menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat, bukan karena pemerintah mengalami defisit.
“Yang pasti semua sepakat, eksekutif dan legislatif, perubahan ke depan untuk kepentingan masyarakat. Contoh konkret tukin saja kita kurangi untuk kepentingan masyarakat, bukan karena defisit,” ujarnya.
Deden mengakui, kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran daerah.
“Kami menyadari kebutuhan masyarakat lebih penting dari kami,” katanya.
Di tengah pengetatan belanja, Pemprov Banten justru berencana menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos). Pemerintah juga akan memperluas program sekolah gratis dengan menambah sekolah swasta penerima bantuan.
Selain itu, kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) terus meningkat setiap tahun. Pemprov Banten harus menambah anggaran untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Sekolah gratis swasta bertambah, yang baru terus masuk. BPJS setiap tahun bertambah. Alhamdulillah angka kematian lebih kecil dari kelahiran. Bansos akan kita naikkan, enggak ada pengurangan,” ujar Deden.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, Pemprov Banten bersama DPRD juga memangkas sejumlah kegiatan yang dinilai tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Sampai saat ini usulan KUA-PPAS itu sudah mengurangi kegiatan yang tidak menyentuh langsung masyarakat,” katanya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd