TANGERANG – Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang, Santa mengaku kecewa dengan banyaknya proyek fisik yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang yang mengalami gagal lelang. Apalagi nilainya mencapai puluhan miliaran rupiah.
Santa mendesak Pj Walikota Tangerang, Nurdin mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas terhadap pejabat DPUPR terkait banyaknya program pembangunan yang tak berjalan tersebut.
“Kita juga sempet bingung ya, kok bisa gagal lelang? Padahal anggarannya ada dan besar,” ujar Santa, Rabu (31/1/2024).
Baca Juga : Proyek Fisik Puluhan Miliar DPUPR Kota Tangerang Gagal Lelang, Mandek Jadi SILPA
Santa menyatakan bahwa akibat banyaknya proyek fisik di DPUPR Kota Tangerang yang mengalami gagal lelang jelas merugikan masyarakat. Bahkan program yang diajukan Anggota DPRD Kota Tangerang juga tak berjalan maksimal.
“Akibat banyaknya gagal lelang ini juga banyak program yang seharusnya dinikmati masyarakat batal, bahkan Pokir (pokok – pokok pikiran DPRD) juga tidak maksimal. Kalau gagal lelang kan otomatis gak dikerjain, yang dirugikan kan kita anggota dewan dan masyarakat. Kami jelas kecewa karena kita kan dirugikan, karena program infrastruktur jalan misalnya sudah diajukan melalui Pokir tidak berjalan. Warga yang harusnya fasilitasnya yang tadinya buruk menjadi bagus, enak jalannya jadi tertunda,” ucapnya.
Dia meminta DPUPR kedepannya benar-benar teliti dalam mengajukan program pembangunan di Kota Tangerang.
“Menyikapinya harus cermat juga, jangan sampai akhirnya gagal lelang. Harus cermat kenapa kok bisa gagal lelang, itu kenapa? apa kendalanya, gak mungkin kan gak ada alasannya. Kecuali memang misalnya gak ada anggaran, itu mungkin bisa dimaklumi, lah ini kan anggaran ada, kok bisa gagal lelang, kan lucu,” tandasnya.
Dia menyatakan bahwa seharusnya pembangunan Kota Tangerang di tahun 2023 sudah cukup baik bila semua program infrastruktur berjalan dengan sebagaimana mestinya.
“Harusnya sudah tinggal berapa persen lagi perbaikan jalan yang rusak, kalau bebegini kan jadinya tertunda lagi. Apalagi sekarang sudah masuk tahun 2024 harusnya pembangunan sudah merata. Kita memprediksi SILPA naik lagi, karena nilai yang gagal di DPUPR saja cukup besar,” imbuhnya.
(Man/Red)
