Beranda Pemerintahan Pinjaman SMI Batal, Dewan Minta Proyek Tetap Jalan

Pinjaman SMI Batal, Dewan Minta Proyek Tetap Jalan

Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS saat ditemui di ruang kerjanya di DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (28/7/2020).

SERANG – Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum HS meminta Pemprov Banten untuk tetap melanjutkan program kegiatan yang telah dicanangkan di APBD 2021. Dirinya juga menilai eksekutif tidak terlalu berpatokan pada dana pinjaman.

Diketahui, Badan Pengelolaan Keuangam dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten meminta Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) untuk menunda program dan kegiatan yang didanai dari pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,1 trilium yang masuk dalam APBD 2021. Hal itu lantaran, hingga kini belum ada kejelasan apakah pinjaman itu dilanjutkan atau tidak.

Di sisi lain, BPKAD juga menilai kebijakan pemerintah pusat yang memangkas tenor atau jangka waktu pengembalian dari 8 tahun menjadi 5 tahun dinilai akan memberatkan APBD Pemprov Banten.

“Ini ada uangnya apa enggak, ini bisa dilanjut apa enggak. Bisa dibayarkan apa tidak, dilanjut dalam arti ada uangnya lalu sudah dikerjakan berarti harus dibayar. Kalau kasusnya kebalikan, tidak ada uangnya tapi sudah berjalan, baru boleh docoret,” ujar Barhum, Rabu (23/6/2021).

Meski begitu, Barhum mengatakan, dalam konteks pinjaman Kepala Daerah selalu berpacu pada aturan Undang-undang.

“Lain kali berhati-hatilah dalam menentukan keputusan, karena kita punya aturan mainnya. Saya tahu keadaan kita semua dalam kondisi yang sulit,” katanya.

Politis PDIP itu juga mengingatkan Gubernur Wahidin Halim untuk menyelesaikan seluruh proyek yang telah dimulainya. Meski hingga saat ini pemerintah daerah belum mendapatkan kejelasan dana pinjaman dari PT. SMI.

“Kalau ada uangnya silahkan, kalau tidak jangan dipaksakan. Tapi ingat, tidak bisa mengambil kebijakan akan mencoret beberapa proyek yang sudah dimulai,” katanya.

Barhum mengungkapkan, pelaksanaan proyek dalam kegiatan pembangunan itu ada mekanisme peraturan yang mengikat, walaupun tanpa anggaran.

“Ini berbicara pelaksanaan fisiknya yah, kalau masih bersifat lelang atau tender itu bisa ditunda dahulu sementara,” ungkapnya.

Sementara, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengaku akan mencoret sejumlah proyek. Dirinya menyebut proyek yang dicoret dari sektor pembangunan pendidikan dan infrastruktur.

“Ya, karena sampai sejauh ini dana pinjaman tidak ada kejelasan. Jadi kan setop dulu, bahkan dicoret bila perlu,” kata WH.

(Mir/Red)

 

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini