KAB. SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mulai mempertimbangkan penggunaan sistem electronic voting (e-voting) untuk pemilihan kepala desa (Pilkades). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang mengklaim sistem tersebut bisa memangkas anggaran hingga Rp10 miliar dibandingkan pemungutan suara manual.
Kepala DPMD Kabupaten Serang, Rudi Suhartanto mengatakan, pihaknya telah mempelajari pelaksanaan e-voting di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia bahkan meninjau langsung tahapan persiapan, penataan tempat pemungutan suara (TPS), hingga pelaksanaan Pilkades di daerah tersebut.
Dari hasil pengamatan dan diskusi dengan penyelenggara serta petugas keamanan, Rudi menilai e-voting lebih praktis, mudah, dan murah. Sistem itu juga dinilai memberi kenyamanan lebih bagi masyarakat.
“Namun, e-voting yang diterapkan di Cianjur tidak menggunakan jaringan internet. Penyelenggara mengoperasikan perangkat secara offline dengan kabel untuk memindahkan data antarsistem,” kat Rudi, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rudi, penggunaan sistem offline bertujuan mencegah pencurian data dan kecurangan. Sistem tersebut juga diharapkan menjaga keakuratan hasil penghitungan suara serta prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).
Meski begitu, Rudi mengaku, pihaknya belum bisa memastikan Kabupaten Serang akan menggunakan e-voting. DPMD harus lebih dulu mengonsolidasikan pilihan sistem bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan masuk dalam tim panitia tingkat kabupaten.
Pemkab Serang memiliki tiga opsi, yakni pemungutan suara manual, sistem hybrid yang menggabungkan e-voting dan manual, atau e-voting secara penuh.
“Kita mau pakai Pilkades manual, hybrid atau campuran antara e-voting dan manual, atau e-voting murni? Itu harus kita sepakati dulu,” kata Rudi.
Rudi memaparkan, kebutuhan anggaran Pilkades dengan sistem manual mencapai sekitar Rp35 miliar. Jika Pemkab Serang memilih sistem hybrid, anggaran justru bertambah sekitar Rp200 juta.
Sementara itu, penggunaan e-voting secara penuh diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar. Dengan skema tersebut, Pemkab Serang berpotensi menghemat Rp10 miliar.
“Kalau pakai sistem manual, anggarannya Rp35 miliar. Untuk hybrid tambah Rp200 juta. Tapi kalau pakai e-voting, jadi Rp25 miliar,” ujarnya.
Rudi menegaskan, Pemkab Serang harus segera menentukan pilihan karena pembahasan APBD 2027 sedang berjalan. Kepastian sistem akan menentukan besaran anggaran yang perlu pemerintah daerah usulkan.
“Ketika sekarang fasenya PAPD dan Banggar sedang mengadakan rapat untuk penyusunan APBD 2027, saya harus pastikan pilihannya mau yang mana. Setelah kebijakannya pasti, baru kita usulkan anggarannya,” katanya.
Terkait penyedia perangkat dan sistem e-voting, Rudi mengaku belum mengantongi kepastian. DPMD masih mempelajari sistem yang digunakan daerah lain dan belum menentukan vendor.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah
