Beranda Politik Pilkada Cilegon Mulai Memanas, Mumu – Ati Saling Sindir Tagline

Pilkada Cilegon Mulai Memanas, Mumu – Ati Saling Sindir Tagline

995
0
Ali Mujahidin - Ratu Ati Marliati.

CILEGON – Kendati Pilkada Kota Cilegon baru akan dihelat pada September mendatang, namun suhu persaingan di antara bakal calon (balon) dirasakan mulai memanas. Kondisi itu terjadi meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cilegon belum menetapkan satu pun pasangan balon yang akan resmi maju di bursa kontestasi kepala daerah.

Adalah balon walikota Cilegon dari jalur independen, Ali Mujahidin yang kembali menegaskan bahwa siapa pun tidak perlu tersinggung atas tagline ‘Dinasti dan Korupsi Harus Terhenti’ yang disampaikannya dalam baliho maupun spanduk yang ia pasang di seluruh penjuru wilayah Kota Cilegon.

Pria yang akrab dengan sapaan Haji Mumu ini bahkan angkat bicara menjawab reaksi balon walikota yang diusung partai Golkar, Ratu Ati Marliati yang menyindir isi tagline tersebut saat menyampaikan sambutan di deklarasi tim pemenangan dan relawannya, Sabtu (7/3/2020) kemarin.

“Soal tagline ‘Dinasti dan Korupsi Harus Terhenti’ yang dipersoalkan oleh balon petahana karena dianggap menyinggung perasaan masyarakat itu, masyarakat yang mana ya?. Kami kira tagline itu kalimat sederhana yang normatif, tidak melanggar aturan dan undang-undang dan sama sekali tidak mengandung unsur provokatif, biasa-biasa saja. Jika ada balon mengusung tagline ‘Sukses Cilegon Jangan Terhenti’, itu silakan saja. Tapi tentunya ‘Dinasti dan Korupsi Harus Terhenti’. Jadi tidak perlu ada yang tersinggung jika dirinya tidak merasa,” ujar Mumu kepada BantenNews.co.id, Minggu (8/3/2020).

Ketua PB Al Khairiyah ini memaparkan, isitilah dinasti identik dengan nepotisme, dan nepotisme adalah salah satu hal yang dilarang oleh negara, musuh negara, dan diatur oleh undang-undang lantaran nepotisme mendekati perbuatan kolusi dan korupsi. Begitu pula dengan korupsi itu juga biasanya saling terkait dengan nepotisme yang esensinya adalah musuh negara dan musuh masyarakat.

“Lalu salahnya tagline itu di mana?. Jika ada pihak yang alergi dan sensitif dengan tagline ‘Dinasti dan Korupsi Harus Terhenti’, tentu perlu dipertanyakan komitmennya menjadi bakal calon walikota itu sebenarnya tujuannya apa?. Jika alergi terhadap isu penegakkan hukum, pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Jangan terlalu sensi dan emosi, introspeksi diri saja sama-sama, tidak perlu memandang tagline itu provokatif, karena nanti kalau diminta buktikan provokatifnya di mana dapat hampir dipastikan yang bersangkutan tidak bisa jawab,” katanya.

Ia menerangkan, terkait dengan momen berdebat visi misi program yang akan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, waktu dan tempatnya sepenuhnya menjadi domain KPU sebagai penyelenggara pemilu. Di lain hal, Mumu pula mengatakan tidak akan mempersoalkan pernyataan Wakil Walikota Cilegon itu yang mengaku sebagai keturunan pejuang.

“Soal yang bersangkutan mengklaim bahwa dirinya anak pejuang bukan anak koruptor, silakan saja namanya juga ngaku-ngaku, toh masyarakat juga tau fakta yang sesungguhnya, sebenarnya yang bersangkutan itu anak pejuang apa anak koruptor? jawablah yang jujur dan jangan dibolak balik. Serahkan saja pada warga Kota Cilegon yang juga tau jawaban yang jujur dan obyektif, terkecuali bagi segelintir kelompok kecil orang-orang yang punya kepentingan subyektif. Jadi kami tetap akan tegas dan lugas mengusung tagline ‘Dinasti dan Korupsi Harus Terhenti’ dan Kota Cilegon ke depan harus berubah lebih baik,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, dengan nada agak emosional, Ratu Ati menyindir tagline yang belakangan marak tersebut. Pernyataan itu diduga mengarah pada tagline milik pasangan Ali Mujahidin – Firman Mutakin (Lian Firman) yang disinyalir sarat dengan upaya-upaya pembunuhan karakter.

“Dari mulai cara-cara yang normal sampai dengan cara-cara yang tidak normal. Terdapat banyak indikasi berupa upaya-upaya provokatif untuk menjatuhkan saya sebagai kandidat,” ujar Ati.

Namun demikian, kakak mantan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi ini menganggap realitas itu sebagai riak-riak biasa dalam demokrasi untuk mencari perhatian.

“Kalau orang tidak cukup percaya diri untuk dianggap baik, biasanya jalan yang paling mudah adalah memprovokasi warga dan berusaha membuat kesan bahwa orang lain jelek atau buruk,” ujarnya. (dev/red)