Beranda Pilkada Serentak 2020 Pilkada Cilegon Mulai Berhembus, Anggaran Belum Turun

Pilkada Cilegon Mulai Berhembus, Anggaran Belum Turun

243
0
ilustrasi kepala daerah. (doc. Wartakota/Tribun)

 

CILEGON – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cilegon mulai berhembus kencang, meski tahapannya dimulai sekitar Desember 2019 mendatang. Berbagai Calon Walikota dari berbagai partai politik (parpol) pun sudah bermunculan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Irfan Alfi mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan fenomena Pilkada Cilegon yang sudah berhembus di kalangan masyarakat. Menurutnya fenomena itu wajar menjelang pesta demokrasi.

“Kami kan prinsipnya tetap pada aturan tahapan. Kami tidak terpengaruh dengan fenomena yang berhembus. Karena kami bekerja berdasarkan aturan,” ujar Irfan Alfi, Selasa (11/6/2019).

Dia mengatakan pada Pilkada mendatang pihaknya sudah mengajukan anggaran sekitar Rp38,4 miliar. Namun anggaran Pilkada tersebut belum turun karena tahapan Pilkada dilaksanakan sekitar Desember 2019 mendatang.

“Anggaran belum turun karena Pemkot Cilegon memproses secara bertahap dan dicicil,” ujarnya.

Dia berharap Pilkada Cilegon bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan pemimpin terbaik.

“Kami berharap masyarakat tetap menjaga kondusifitas jelang Pilkada. Fenomena yang sudah muncul jangan jadi polemik,” imbaunya.

Dia menambahkan bahwa sementara ini pihaknya masih fakus pada Pileg 2019. “Pileg selesai, baru kemudian kita fokus ke Pilkada,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati mengatakan, pada penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang, pihaknya telah mengalokasikan anggaran melalui APBD 2019 sebesar Rp10 miliar dari usulan KPU Cilegon sebesar Rp38,4 miliar.

Sedangkan untuk alokasi anggaran pada 2020 akan dialokasikan melalui dana hibah dari sisa anggaran yang belum dibayarkan pada tahap pertama.

“Untuk mengalokasi dana cadangan ini, terlebih dahulu akan buatkan Perda,” kata Sari saat Rapat Bampemperda di Aula Rapat DPRD Kota Cilegon, Rabu (24/10/2018) lalu.

Sari menjelaskan dalam pengalokasian anggaran Pilkada 2018 melalui dana hibah mekanisme cukup berbeda. Sebab, dilakukan melalui verifikasi. Pihaknya juga akan menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan.

Sementara ini pihaknya belum bisa merinci. “Nanti untuk verifikasi akan dilakukan bagian pemerintahan, berapa sih kemampuan anggarannya, dan kita lihat dari sisi kegiatannya,” terangnya. (Man/Red)