Pidato Politik Walikota Cilegon Soal Visi Misi, DPRD : Isinya Non Sense dan Retorika !

CILEGON – DPRD Cilegon semakin menunjukkan taring kritisnya di era kepemimpinan pasangan Walikota Helldy Agustian dan Wakilnya Sanuji Pentamarta. Kritik bahkan dilayangkan Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj yang menilai pidato politik Walikota Cilegon dalam rapat paripurna istimewa peringatan hari jadi Kota Cilegon ke-22 cenderung tidak masuk akal.

Utamanya menyangkut 10 program visi misi yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Isro bahkan memandang pesimis bila itu dapat direalisasikan hanya dengan mengandalkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini berada di kisaran Rp720 miliar.

“Program itu non sense terealisasi apabila tanpa di-support dengan anggaran. Bukan kami menghalangi, karena itu untuk kepentingan masyarakat. Tetapi harus dirasionalisasikan, disinkronkan karena semua program kita berbasis anggaran,” ucapnya usai paripurna, Selasa (27/4/2021).

Baca : Di Acara HUT Cilegon ke-22, Helldy Sesumbar Bakal Realisasikan Janji 10 Program Unggulan

Untuk merasionalisasi segunung beban visi misi itu, lanjut Isro, eksekutif harus mampu menciptakan inovasi dalam menggali pendapatan daerah secara optimal dengan tidak membebani masyarakat maupun mengganggu program infrastruktur.

“Karena kan non sense 10 visi misi itu berjalan tanpa adanya tambahan anggaran di PAD. Selain harus inovatif, mereka (eksekutif) juga harus pintar menjemput Dana Bagi Hasil dari provinsi atau dari pusat. Kalau pun tadi beliau tidak menyebut program RPJMD dan RPJMP, mudah-mudahan beliau cuma lupa, bukan berarti tidak mau melanjutkan, karena ini sudah tertuang di perda,” jelas politisi Golkar ini.

Eksekutif Jangan Beretorika

Kritik lain juga dilayangkan oleh Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengakal-akali parlemen melalui upaya sinkronisasi guna merealisasikan visi misi tersebut.

“Kalau judulnya disinkronisasi berarti itu kan bukan hal yang baru, seperti Dana Lingkungan Rp100 juta yang ujungnya disinkronisasi, itu kan sudah ada di DPW Kel, artinya kan bukan program yang baru. Jadi saya melihatnya ini cuma retorika, karena DPW Kel itu juga sudah diatur Undang Undang,” ungkap Hasbi.

Hasbi juga menyoal program serapan tenaga kerja melalui pemagangan yang diklaim dan dibanggakan Helldy Agustian. “Program pemagangan itu sudah lama jadi programnya Disnaker. Seperti yang tadi disebutkan Walikota, mulai dari pelatihan pengelasan, operator forklift, itu sudah ada semua. Jadi saya ingatkan, itu bukan barang baru, melainkan hanya menjiplak program yang lama sudah ada, termasuk rencana RTH per Kelurahan sampai Dana Stimulan Masjid melalui mekanisme hibah itu,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini bahkan mengingatkan kembali eksekutif untuk dapat menjalankan program kerja secara transparan agar tak menimbulkan persoalan pada keuangan daerah di kemudian hari.

“Saya juga belum memahami dari mana anggaran untuk kenaikan honor RT RW itu? Ingat, bukannya kami menghalang-halangi ya. Tapi Bappeda juga harus bisa menjelaskan secara transparan. Saya sudah sempat tanyakan itu tadi ke Sekda, katanya dari dana yang digeser-geser, apa yang digeser kita juga belum tahu. Karena kita kan tidak sedang bicara anggaran perubahan,” jelasnya. (dev/red)