 Banten mempersiapkan kantor Sekretariat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Banten.){kind=link}
SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempersiapkan kantor Sekretariat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kantor tersebut nantinya akan dipakai sebagai sarana mempermudah koordinasi pelaksanaan MBG di lapangan berjalan efektif.
Selain koordinasi, Sekretariat MBG Banten juga dapat digunakan sebagai pusat informasi dan sarana pengaduan segala permasalahan di lapangan.
Android BantenNews.co.id
Download di Playstore. Baca berita tanpa iklan, lebih cepat dan nyaman lewat aplikasi Android.
Diketahui, kantor sekretariat MBG Banten berlokasi di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH. Syam’un No. 5, Kota Baru, Kota Serang.
Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, Sekretariat MBG ini akan menjadi pusat informasi dan koordinasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Keberadaan sekretariat akan mempermudah masyarakat dan pengelola dapur dalam memperoleh informasi maupun menyampaikan keluhan.
“Maka Pemprov Banten (akan) memfasilitasi dengan membentuk kantor sekretariat. Di situ akan ada pengurus yang memetakan dan memberikan informasi. Sekretariat menjadi pusat koordinasi,” kata Andra, Selasa (30/9/2025).
Saat ini, lanjut Andra, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia makan bergizi memang masih menghadapi kendala teknis. Khususnya terkait distribusi bahan dan kesiapan sarana.
“Semua rencana pasti ada kendala,” ucapnya.
Namun, Andra menegaskan, hambatan di lapangan tidak boleh menghentikan program. Tantangan itu menjadi evaluasi pemerintah agar program berjalan dengan baik.
“Justru kita evaluasi agar bisa mencari langkah terbaik,” tegasnya.
Andra mengungkapkan, hingga hari ini, Pemprov Banten melakukan pemetaan untuk lokasi dapur penyedia pangan bergizi. Pemetaan ini menjadi dasar untuk pengawasan dan koordinasi bila terjadi persoalan.
Pemprov juga menargetkan pada Oktober 2025, 70 persen penerima manfaat di Banten sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Selain itu, program MBG diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Akan ada lebih dari Rp10 triliun hingga hampir Rp15 triliun anggaran yang beredar di daerah. Dampaknya besar, dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.
SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempersiapkan kantor Sekretariat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kantor tersebut nantinya akan dipakai sebagai sarana untuk mempermudah koordinasi agar pelaksanaan MBG di lapangan berjalan efektif.
Selain koordinasi, Sekretariat MBG Banten juga dapat digunakan sebagai pusat informasi dan sarana pengaduan segala permasalahan di lapangan.
Diketahui, kantor Sekretariat MBG Banten berlokasi di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH. Syam’un No. 5, Kota Baru, Kota Serang.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan Sekretariat MBG ini akan menjadi pusat informasi dan koordinasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Keberadaan sekretariat akan mempermudah masyarakat maupun pengelola dapur dalam memperoleh informasi atau menyampaikan keluhan.
“Maka Pemprov Banten (akan) memfasilitasi dengan membentuk kantor sekretariat. Di situ akan ada pengurus yang memetakan dan memberikan informasi. Sekretariat menjadi pusat koordinasi,” kata Andra, Selasa (30/9/2025).
Saat ini, lanjut Andra, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia makan bergizi memang masih menghadapi kendala teknis, khususnya terkait distribusi bahan dan kesiapan sarana.
“Semua rencana pasti ada kendala,” ucapnya.
Namun, Andra menegaskan hambatan di lapangan tidak boleh menghentikan program. Tantangan itu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar program berjalan dengan baik.
“Justru kita evaluasi agar bisa mencari langkah terbaik,” tegasnya.
Andra mengungkapkan bahwa hingga hari ini Pemprov Banten melakukan pemetaan lokasi dapur penyedia pangan bergizi. Pemetaan ini menjadi dasar untuk pengawasan dan koordinasi bila terjadi persoalan.
Pemprov juga menargetkan pada Oktober 2025, sebanyak 70 persen penerima manfaat di Banten sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Selain itu, program MBG diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Akan ada lebih dari Rp10 triliun hingga hampir Rp15 triliun anggaran yang beredar di daerah. Dampaknya besar, dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah