Perjuangan Nagari Bantahan (2-Bersambung)

Angin Panas G30S PKI dan Lesunya Gerakan Otonomi

Angin segar tiba-tiba berhenti bertiup. Gerakan pembentukkan Provinsi Banten menjadi lesu. Menurut penuturan wartawan Duta Masyarakat, Gentur Mu’min musabab lesunya gerakan tersebut karena meletusnya G30S PKI. Pemerintah pusat jadi makin represif untuk membersihkan organ dan simpatisan PKI hingga ke daerah.

Masih dalam buku Banten dalam Pergumulan Sejarah (2003), Nina Lubis menyebutkan bahwa PPB yang awalnya memasukkan unsur PKI di dalamnya langsung melakukan perombakan-perombakan. Namun upaya tersebut tampaknya belum meyakinkan pemerintah pusat untuk memberikan janji “kado istimewa” untuk Banten. Pengurus sempat menghentikan aktifitasnya.

Kendati demikian, gerakan untuk membentuk Provinsi Banten terus berjalan. Pada 1965, PPB kembali melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) RI di kediaman Tubagus Kaking selaku Sekretaris PPB. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Gogo Sandjadirja (Bupati Serang) dan Ayip Dzuhri (anggota DPR-GR RI) dan tokoh Banten.

Pascapertemuan itu, Tim DPR-GR RI kemudian melakukan kunjungan ke Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Tiga wilayah tersebut juga menyuarakan hal yang sama untuk membentuk provinsi sendiri.

Upaya membentuk daerah otonomi tersebut rupanya mendapat perhatian Ketua CC PKI, DN Aidit yang kemudian membentuk Central Diatric Bereau (CDB) PKI di Banten. Niatan Aidit tidak kesampaian karena meletusnya G30S PKI. Kantor CDB PKI di Kota Serang dibakar massa.

Setelah membersihkan pengurusnya dari unsur PKI, PPB menggalang kekuatan baru dengan melibatkan Angkatan 66 di Jakarta dan Bandung yang berasal dari Banten. Namun sejak saat itu, Sekretaris PPB Rahmatullah Sidik dan Bendahara PPB Tb Kaking mendapat pengawasan ketat Kodam VI Siliwangi.

Untuk memantau gerakan PPB tersebut pada 1966 Korem 064/Maulana Yusuf diresmikan oleh Pangdam Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie. Melalui Gerakan Operasi Bhakti Siliwangi di bawah Danrem Kolonel Anwar Padmawijaya dan dukungan dari Pemkab Serang, Pemkab Lebak, dan Pemkab Pandeglang.

Pembenahan infrastruktur pun berlangsung mulai dari pembangunan gedung pertemuan umum Serang, normalisasi Pelabuhan Karangantu, Masjid Agung Banten, dan pembangunan Gedung IAIN Sunan Gunung Jati cabang Serang (UIN Banten), bendungan Cicurug Malimping, pemandian Batukuwung. Melalui program itu pula isu mengenai pembentukan Provinsi Banten menjadi tidak lagi urgent.

Namun upaya Angkatan 66 terus berjalan dengan melakukan pertemuan dengan Tim Peninjau Lapangan dari DPRD-GR Tk1 Jabar dan pada 20 April 1967 merumuskan “Kebulatan Tekad PPB”. Di sisi lain pada tahun 1970 Gubernur Jabar saat itu, Solihin GP belum siap melepas Banten dari Jawa Barat.

Hingga pada 25 Oktober diadakan sidang Pleno Musyawarah Besar Masyarakat Banten mensahkan Presidium Panitia Pusat Provinsi Banten dengan posisi Ketua Penasihat Tb Bachtiar Rifa’i, Ketua Ayib Abdurahman dan Sekretaris Achmad Nurjani dan Anggota 30 orang salah satunya Uwes Qorny. (you/red)

Bersambung …