SERANG – Anggota DPRD Banten dari Fraksi Gerindra, Anda Suhanda menilai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang penanggulangan Covid-19 belum mempunyai dampak yang signifikan kepada masyarakat. Pasalnya, masih banyak warga yang tak menghiraukan aturan tersebut.
Anda mencontohkan, masyarakat di perdesaan masih banyak yang tidak percaya adanya pandemi Covid-19.
“Masih banyak yang belum percaya Covid-19. Masoh banyak yang ngga mau divaksin. Hal itu karena (termakan) berita hoax (yang beredar) lewat media sosial (medsos). Ini jadi salah satu kelemahan kita,” kata Anda dalam sosialisasi perda (sosper) dengan Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, kemarin.
Oleh karena itu, lanjut Anda, peran insan pers cukup penting dalam menangkal informasi hoax. “Kita meminta media untuk ikut serta aktif memberitakan hal-hal positif dalam usaha pencegahan yang saat ini tengah dilakukan,” katanya.
Selain itu, anggota Komisi I DPRD Banten itu juga menyoroti kinerja Pemrov Banten yang belum sejalan dengan pemerintah pusat, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Yang miris kinerja realistis dari Pemprov itu sangat lemah. Bahkan dibandingkan kinerja pemerintah kabupaten. Contoh, kalau saya ke kecamatan, ke desa-desa di wilayah Selatan, pemerintah pusat sudah memberikan bantuan 4 sampai 5 kali baik BST (Bantuan Sosial Tunai) maupun paket sembako. Tapi provinsi hanya 2 sampai 3 kali, bahkan sebagian belum menerima. Dan seharusnya kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan pusat,” ujarnya.
Padahal, kata Anda, Pemprov Banten sudah melakukan refocusing anggaran pada APBD 2021 yang mencapai Rp88 miliar.
“Kami di Banggar (Badan Anggaran) menunggu jawaban (Pemprov Banten). Mau dipakai apa uang refocusing dari OPD (Organisasi Perangkat Daerahl). Kami sangat perihatin. Kepedulian Pemprov Banten sangat rendah dibandingkan dengan pusat dan kabupaten. Padahal anggarannya cukup tinggi,” tandasnya.(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
