CILEGON – Kekayaan Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Walikota Cilegon, Robinsar. Hal itu diketahui melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melihat halaman resmi LHKPN KPK di website https://elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Fajar mencapai Rp45 miliar lebih, sedangkan Robinsar hanya memiliki kekayaan total sebesar Rp6,1 miliar lebih.

Kekayaan Fajar tersebut terdiri dari tanah dan bangunan Rp44,6 miliar, alat transportasi Rp135 juta, harta bergerak lainnya Rp47,5 juta, surat berharga Rp868 juta, kas dan setara kas Rp309 juta.

Sedangkan kekayaan Robinsar terdiri dari tanah dan bangunan Rp4 miliar, alat transportasi dan mesin Rp1,5 miliar, harta bergerak lainnya Rp18 juta, kas dan setara kas Rp520 juta.

Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo mengakui bahwa hartanya yang cukup besar berasal dari tanah.

“Ya saya laporin apa adanya yah, sampai saya gak enak, sampai dibilang paling gede se Banten saat kampanye lalu. Kebanyakan sih tanah yah sekitar Rp40 miliaran, itu yang kemarin yah, kalau yang sekarang gak tahu yah, nanti kita lihat, kalau pun ada kenaikan itu saya pastikan punya saya pribadi,” ujar Fajar ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Rabu (5/3/2025).

Dia menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah memproses laporan LHKPN ke KPK pasca dilantik menjadi Wakil Walikota Cilegon.

“Sekarang saya sedang update, lagi diproses, saya sekarang sedang update sisanya. Saya dan istri saya digabung. Insya Allah pertengahan Maret 2025 ini sudah diproses laporannya,” ucapnya.

Dia menyatakan memang dalam pelaporan LHKPN cukup lama, ini lantaran yang dilaporkan cukup banyak dan rinci. Selain itu dirinya melaporkannya secara mandiri.

“Yang lama itu inventarisir punya istri, kebanyakan barangnya. Selain itu laporannya juga saya urusin sendiri, tidak mau membebani teman-teman OPD,” katanya.

Fajar menyatakan bahwa pelaporan LHKPN tersebut merupakan sebagai komitmen dirinya dalam pencegahan korupsi selama menjabat kepala daerah di Cilegon.

“Intinya saya bakal transparan, setiap tahun akan kita update. Sebenarnya ini tidak ada kewajiban yah untuk terus di-update, bisa saja LHKPN yang kemarin tuh saya laporin yang sama, tapi saya ingin transparan dan saya update terus. Saya terpilih dan saya ingin tanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon, Robinsar enggan berkomentar lebih banyak soal laporan harta kekayaannya. Dia menyatakan sudah lapor LHKPN ke KPK saat daftar pencalonan walikota.

Robinsar menyatakan pihaknya komitmen dalam pencegahan korupsi.

“Pencegahan korupsi adalah komitmen kita, kita ingin pemerintahan yang bersih, saya juga komitmen, karena pemimpin itu harus menjadi contoh, kalau yang diatasnya juga bersih, dibawahnya juga harus bersih, pada prinsipnya kami ingin semuanya bersih,” katanya.

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin