SERANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) merupakan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, penetapan wilayah tersebut memiliki dasar historis yang cukup panjang. Usulan pertama kali disampaikan Pemprov Banten pada 2013 dan mencakup wilayah usaha pertambangan di perairan laut Provinsi Banten.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi Kementerian ESDM @kesdm, Dwi menjelaskan, usulan tersebut kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Namun, wilayah yang diusulkan Pemprov Banten saat itu dikecualikan.
Pada 2014, Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui Kepala Dinas ESDM Banten. Usulan itu kemudian menjadi bagian dari penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/2017.
“Sehingga wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP yang tertuang kemudian dalam Kepmen Nomor 3672 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali,” kata Dwi dikutip BantenNews.co.id, Rabu (18/11/2026).
Penetapan tersebut kembali diperkuat melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM/B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, menurut Dwi, hanya mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sebagian wilayah sesuai keputusan 2022 dan usulan Pemprov Banten.
Dwi menegaskan, wilayah yang ditetapkan sebagai WUP bukan kawasan TNUK, melainkan sebagian perairan laut di sekitarnya. Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
“Dan wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut TNUK bukan kawasan TNUK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Penetapan tersebut tidak serta-merta menjadi izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Setiap penerbitan izin usaha pertambangan, kata Dwi, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Proses perizinan juga harus mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut, serta persetujuan lingkungan.
Kementerian ESDM, lanjut Dwi, memastikan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan TNUK maupun wilayah perairan di sekitarnya.
“Dan sekali lagi Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai WUP dan hingga saat ini tidak ada satupun izin tambang apapun yang dikeluarkan baik itu di wilayah perairan sekitar TNUK ataupun di TNUK itu sendiri,” kata dia.
Gubernur Banten Andra Soni ketika ditanya mengenai komunikasi antara Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian ESDM dalam penentuan WUP tersebut, Andra menjelaskan proses pengusulan wilayah pertambangan dilakukan secara berjenjang. Usulan tersebut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Kan usulannya berjenjang (dari) kabupaten, provinsi lalu ini (Kementerian ESDM),” kata Andra kepada wartawan di Hotel Le Dian, Kota Serang, Selasa (17/11/2026) kemarin.
Namun, Andra tidak menjelaskan secara terperinci komunikasi yang berlangsung dalam proses penetapan WUP di perairan sekitar TNUK. Ia justru menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian ESDM.
“Dari ESDM, ke ESDM (tanya) lebih pasnya,” kata dia.
Andra juga menuturkan tidak semua wilayah yang masuk dalam peta wilayah pertambangan dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi. Pernyataan merespons penetapan perairan sekitar habitat badak Jawa tersebut sebagai WUP dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
“Jadi kita harus memastikan di mana saja wilayah kita harus memastikan bahwa tidak semua tempat yang sudah termasuk wilayah pertambangan itu bisa dieksplorasi, ya. Saya pastikan,” kata Andra
BantenNews.co.id telah mencoba menghubungi Kepala ESDM Banten Ari James Faraddy melalui sambungan telepon pada Rabu (18/11/2026) untuk meminta tanggapan mengenai penjelasan Kementerian ESDM tersebut. Namun hingga berita ini ditulis ia belum merespons.
Namun, sebelumnya Ari Ari James Faraddy sempat menjelaskan, wilayah yang ditandai dengan arsiran warna krem dalam peta keputusan menteri tersebut memang memang masuk WUP. Namun kata dia penetapan itu sebatas menunjukkan adanya potensi sumber daya mineral yang belum tentu dapat dieksploitasi.
“Jadi WUP itu adalah potensi (pertambangan). Karena di sana itu ada potensi tapi kan belum ada gitu (pertambangan yang beroperasi),” kata Ari kepada BantenNews.co.id, Selasa (17/11/2026).
Ari mengatakan, potensi sumber daya di perairan Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi. Namun, hingga kini belum ada kajian eksplorasi secara terperinci untuk memastikan potensi tersebut.
“Potensinya kan hanya hanya minyak dan gas. Dan itu juga belum belum ada yang sangat detail untuk melakukan eksplorasi di sana itu,” katanya.
Menurut Ari, pemanfaatan wilayah tersebut untuk kegiatan eksplorasi pertambangan juga tidak bisa dilakukan begitu saja. Pelaksanaannya bergantung pada kesesuaian tata ruang yang ditetapkan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
“Enggak semudah itu (untuk izin). Usaha pertambangan itu kan sangat sulit. Tergantung tata ruang wilayahnya, diperbolehkan enggak oleh kabupaten, oleh provinsi, atau pusat,” ujarnya.
Selain WUP, Ari menjelaskan, keputusan menteri tersebut juga memuat kategori wilayah pertambangan lain, yakni Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditandai dengan arsiran kuning dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Adapun wilayah yang ditandai dengan warna putih menunjukkan kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan. Sejumlah wilayah di Banten masuk dalam kategori tersebut, termasuk Kota Serang, Tangerang Raya, dan kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon.
“Ada juga yang putih. Kalau putih itu adalah tidak boleh ada pertambangan. Kayak di Kota Serang, dia sudah mendeklarasikan tidak ada pertambangan, makanya kita putihkan. Tangerang Raya, warnanya putih, kita putihkan. (Kawasan darat) Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, kita putihkan karena dia wilayah konservasi,” jelasnya.
Ari menambahkan, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada Tahun 1991. Kata dia Pemanfaatan ruang wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Karena itu, kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan di wilayah konservasi.
Peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan keterdapatan potensi bahan galian tambang. Namun, untuk menerbitkan perizinan usaha pertambangan di suatu wilayah, diperlukan pemenuhan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di perairan laut.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.
“Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” kata dia
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman
