SERANG – Pengamat Kebijakan Publik, Yhannu Setyawan, mengingatkan pemerintah daerah di Banten agar segera mengubah arah kebijakan pengelolaan sumber daya air (SDA). Menurutnya, eksploitasi air bawah tanah secara masif berpotensi memicu kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan, mulai dari penurunan muka tanah hingga intrusi air laut.

Yhannu menilai pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi yang mendorong masyarakat dan dunia usaha beralih ke sumber daya air yang lebih berkelanjutan.

“Tujuan utama pemerintah daerah harus memastikan alam dan lingkungan tetap lestari. Karena itu, pemanfaatan sumber daya harus mengarah pada sumber daya yang berkelanjutan dan dapat diperbarui,” ujar Yhannu, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, air permukaan merupakan sumber daya yang terus diperbarui melalui siklus hidrologi. Sebaliknya, eksploitasi air bawah tanah dalam jumlah besar berisiko menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar dan sulit diprediksi.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu mengarahkan sistem pengelolaan air agar lebih mengutamakan pemanfaatan air permukaan. Langkah tersebut dinilai akan mempermudah upaya menjaga kualitas lingkungan hidup.

“Kalau masyarakat dan industri beralih menggunakan air permukaan, pekerjaan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan akan jauh lebih ringan,” katanya.

Yhannu menambahkan, kampanye pengurangan penggunaan air bawah tanah yang dilakukan PT Sarana Catur Tirtakelola (SCTK) sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, mengingat perusahaan tersebut bergerak di sektor penyediaan air permukaan.

Ia juga mengingatkan bahwa dampak jangka panjang eksploitasi air bawah tanah tidak boleh dianggap remeh. Pengambilan air secara terus-menerus dalam volume besar akan menciptakan rongga di bawah permukaan tanah yang berpotensi menyebabkan penurunan muka tanah.

“Kalau air bawah tanah terus disedot dalam volume besar, tanah kehilangan daya dukungnya. Dampaknya bisa berupa penurunan muka tanah, munculnya cekungan, retakan tanah, hingga menurunnya kualitas struktur tanah,” tegasnya.

Selain itu, Yhannu menyoroti ancaman intrusi air laut yang akan semakin cepat terjadi apabila muka tanah terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan kualitas air tanah, tetapi juga mengancam sektor pertanian.

“Kalau intrusi air laut semakin jauh masuk ke daratan, kualitas air tanah akan turun. Dampaknya bukan hanya pada air yang digunakan masyarakat, tetapi juga pada lahan pertanian karena kualitas tanah ikut menurun,” jelasnya.

Menurut Yhannu, kualitas tanah sangat bergantung pada kondisi batuan, kandungan air tanah, serta struktur tanah. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat regulasi sekaligus mengakselerasi peralihan penggunaan air bawah tanah ke air permukaan sebelum kerusakan lingkungan semakin sulit dikendalikan.

Penulis: Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Gilang Fattah