KAB. TANGERANG – Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menyorot mekanisme mutasi sejumlah pejabat di kalangan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang dinilai tidak transparan.
Menurut Adib, hal tersebut merupakan bentuk kemunduran good governance. Dimana seharusnya, dalam aturan dari Kemenpan-RB mendorong untuk seleksi terbuka terkait pejabat yang dimutasi. Hal itu agar kompetensi pejabat yang pindah itu mempunyai kriteria.
“ini pun bisa membatasi peran kepala daerah yang bisa dikatakan like and dislike. Nah dengan open bidding atau seleksi terbuka bisa menimbulkan persaingan yang sehat dan ujungnya adalah kompetensi yang dihasilkan,” terang Adib saat berbincang dengan BantenNews.co.id, Rabu (21/10/2020)
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini melanjutkan, ketika political will sudah ditetapkan untuk merotasi pejabat harus mengedepankan transparansi.
“Menurut saya ini malah dicurigai bahwa orang-orang yang digeser itu dekat dengan sih ini atau sih itu. Imbasnya adalah ASN Pemkab Tangerang memiliki gerbong organisasi tidak solid. Karena bisa dapat timbulnya barisan sakit hati begitu,” katanya.
Jika rotasi jabatan tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, kata Adib, jauh lebih lebih legawa orang yang menerima kekalahan atas dasar kompetensi.
“Karena orang itu memiliki kompetensi dan kalah pastinya lebih menerima,” ujar Adib.
Seperi diwartakan sebelumnya, saat hendak dikonfirmasi ke kantornya, Kepala BKPSDM Hendar Herawan memilih bungkam. Bahkan, hanya untuk menyebutkan berapa jumlah pejabat yang mengalami perombakan, pejabat eselon II ini memilih pergi meninggalkan wartawan dan buru-buru masuk kedalam mobil dan kemudian pergi.
(Ren/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
