TANGERANG – Puluhan aksi massa yang tergabung dari mahasiswa dan Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Fraksi Rakyat Kota Tangerang menggelar aksi demo di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Kamis (25/4/2024).
Dalam aksinya massa menyoroti maraknya praktik korupsi sejumlah proyek di Pemkot Tangerang, khususnya yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang.
Dalam aksi yang digelar di Gerbang Puspemkot Tangerang itu, mahasiswa dijaga ketat pihak kepolisian dan Satpol Kota Tangerang.
Reza Setiawan, Korlap Fraksi Rakyat Kota Tangerang bahwa pihaknya menyoroti banyaknya proyek yang diduga menjadi korupsi. Tak tanggung-tanggung nilai proyeknya mencapai lebih dari Rp40 miliar.
“Yang pertama yang kami soroti terkait masalah adanya 16 paket proyek yang ada di DPUPR Kota Tangerang tidak sesuai dengan spesifikasi dan ini menjadi temuan BPK, kemudian kedua terkait pengembalian dana proyek yang pada tahun 2022 tidak dibayarkan, lalu info yang beredar bahwasanya dinas DPUPR sudah melakukan pembayaran tersebut, namun nyatanya yang kita pertanyakan adalah dari mana sumber keuangan tersebut, dan apabila sumber keuangan tersebut dikembalikan oleh pemenang proyek pada tahun 2022 dengan anggaran tahun 2023, anggaran yang mana, kegiatan yang mana, sampai saat ini DPUPR tidak merilis dan mempublikasikan terkait anggaran mana yang dipakai dan prosedurnya bagaimana yang harus dilalui. Sedangakan kegiatan tersebut sudah menjadi SIAPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan), itu yang menjadi pertanyaan kita,” ujar Reza disela kegiatan aksi unjuk rasa.
Selain menjadi dugaan sarang korupsi, proyek-proyek di DPUPR Kota Tangerang juga diduga dikendalikan para calo. Sehingga proyek di pemerintahan setempat rawan dimanipulasi.
“Juga banyak Calo di DPUPR Kota Tangerang, kita melihat berapa kegiatan yang berjalan, kalau kita survei di lapangan, hampir sama pemilik proyeknya, tapi beberapa proyek itu PT-nya saja yang berbeda,” ungkapnya.
Sebab itu, kata dia, pihaknya mendesak Kepala DPUPR Kota Tangerang mundur dari jabatannya karena dinilai tidak berintegritas.
“Karena melihat dari ketanggungjawaban dan integrasi kepala dinas yang sampai saat ini pun tidak bisa memberikan penjelasan. Kita tadi pun tidak ditemui saat aksi di DPUPR. Kemudian kita juga aksi ke Inspektorat dengan tujuan menekankan Inspektorat agar segera mengaudit, jangan hanya DPU, namun juga seluruh OPD agar nilai-nilai korupsi di Kota Tangerang hilang,” tandasnya.
Selain itu pihaknya mendesak Pj Walikota Tangerang, Nurdin agar memberantas praktik korupsi di Pemkot Tangerang.
“Harusnya Pj Walikota Tangerang juga sudah menerima laporan dan berdiskusi dengan pimpinan daerah sebelumnya, apa sih yang menjadi persoalan di OPD Kota Tangerang, kalau kita lihat hari ini publikasi Pj Walikota Tangerang adalah melakukan sidak-sidak di lapangan, melakukan salam-salaman berjabat tangan dengan para aparat dan petinggi Forkopimda, kami tidak ingin hanya melihat itu, tapi kami ingin melihat penekanan kepada Pj Walikota Tangerang agar melakukan konsensus bersama-sama masyarakat terkait masalah di Kota Tangerang,” katanya.
Terkait aksi massa demo tersebut belum ada tanggapan dari pihak Pemkot Tangerang.
(Man/Red)