Pendidikan Metaverse di Banten, Jangan Bercanda!

Oleh: Hudjolly

Beberapa waktu lalu, Direktur lingkaR stUdi masyaRakat dan Hukum (RUSH) memberikan pandangan dan pendapat yang menyeru agar menakar ulang agenda PJ Gubernur Banten meluncurkan pendidikan metaverse. Setelah itu menyeruak sejumlah polemik terkait pendidikan (sekolah) metaverse.

Mengembangkan metaverse di bidang pendidikan adalah hal yang menarik, futuristic. Balutan teknologi canggih akan menjadi packaging yang menarik bagi anak untuk bersekolah. Untuk tujuan pendidikan tertentu boleh jadi model metaverse bakal dibutuhkan, tapi perlu dirancang serius, buat grand design memandang dari semua lini.

Boleh jadi untuk menyumbang suksesi project nasional metaverse nusantara, Banten mengajukan diri sebagai salah satu pioneer “konsumen” atau market usernya. Maklumlah di tahun politik banyak agenda politik yang dititipkan agar mendapat endors anggaran. Ini hal yang selalu tidak terbukti meskipun tidak terbantahkan.

Ya semua masih boleh jadi. Karena bisa juga memang Pemprov Banten telah punya kemampuan menulis kode algoritma VR canggih yang genuine sekelas metaverse. Atau boleh jadi–saat itu—sudah ada pihak ketiga, tim IT yang siap. Kini ditambah kisah kemampuan teknis tersiar di media Pemprov Banten yang memiliki puluhan server, konon 36 server.

Padahal saat gedung cyber di Jakarta terbakar di ujung 2021 silam, Pemprov Banten merilis berita bahwa 90% data Pemprov Banten yang ada di sana diumumkan masih aman 100 persen. Tidak terpengaruh kebakaran (detik.com).

Cukup hebat jika Pemprov bisa mengalihkan 90% data dan web dalam waktu beberapa bulan dari server di gedung cyber ke 36 “server” lokal itu. Ajaib bin canggih. Istilah netizen sekarang : skill dewa.

Tahun 2018 saya pernah menulis smartcity di sebuah jurnal terindeks, mengkaji landasan episteme 6 kota pintar di dunia untuk membandingkan dengan Bandung dan Jakarta yang juga mengklaim smartcity. Di tulisan itu saya sampai pada simpulan Bandung dan Jakarta belum pas menyandang kota smartcity. Belum ada gegeran metaverse saat itu, meski teorinya sudah lama muncul.

Smartcity dan metaverse meski jauh berbeda keduanya punya kesamaan: mengunggah realitas real ke realitas rekaan dunia maya. Perangkatnya bisa bermacam-macam IoT, virtual reality, augmented reality atau permodelan lain yang lebih canggih seperti mesh.

Mesh platform multyreality yang sedang digagas Microsoft, diklaim mampu menghadirkan hologram teman untuk menemani ngopi di tempat duduk kita di cafe. Jika itu berhasil, diperkirakan mesh bakal menenggelamkan pamor model metaverse yang realitas rekaannya hanya mampu berjumpa di alam maya via alat headseat VR khusus.

Sekarang ini memang sudah beredar jenis headseat VR seperti Oculus. Mesh masih konsep. Jika penasaran cara kerja VR ini tonton saja film animasi 3D Ready Player One. Imajinatif sekali. Lalu apa relevansinya dengan pendidikan di Banten? Kompleks sekali irisannya.

Kompleksitas pertama, menyangkut interaksi human-teknologi yang memiliki banyak segi-segi. Ada sisi mengajarkan penguasaan teknologi pada human (peserta didik). Teknologi adalah objeknya, manusia subjek.

Ada sisi yang menitikberatkan bobot pada teknologi, manusia menjadi pelengkap. Manusia adalah objek, subjeknya teknologi. Seperti Artificial Intelegence yang membaca, mendata, menganalisis perilaku manusia. Perilaku manusia itu objek tambang (data minning).

Kedua sisi itu seperti dua sisi koin, menyatu. Tapi bagaimanapun memawa koin, anda hanya bisa menampakkan satu wajah koin di telapak tangan. Maka, manakah yang mau ditonjolkan dalam kisah pendidikan metaverse? Berorientasi mendidik sungguh-sungguh peserta didik, atau mengutamakan teknologi yang akan digunakan oleh peserta didik. Jika ada 2000 siswa maka perlu ada 2000 headseat VR. Tapi boleh jadi saya kurang update, tidak mengetahui ada metaverse tanpa VR.

Kompleksitas kedua, menyangkut tujuan pendidikan. Apa visi pendidikan banten. Teknologi dijadikan sebagai sarana mencapai visi pendidikan. Pilihan perangkat teknologi akan menyesuaikan pada tujuan. Untuk mengantarkan materi/muatan pelajaran siswa menengah atas sudah ada banyak metode.

Pakai teknologi canggih seperti PJJ, jumpa ruang kelas via platform (gmeet, zoom, webex atau aplikasi lain), atau yang setengah canggih, blendend learning, pakai modul terbimbing dan banyak metode. Perangkat teknologi menyesuaikan metode yang akan dipakai dalam menyamaikan materi.

Kompleksitas berikutnya tentang dualitas realitas rekaan dengan realitas real. Itu dua entitas yang berbeda meskipun nampak mirip.

Bukankah, pendidik tidak dapat membuat siswa mahir berenang hanya melalui jumpa di VR, menghapal teori berenang di modul. Jago tembak di alam game belum tentu bisa menembak logam silhouette 30meter.

Penulis algoritma di realitas rekaan (metaverse atau jenis virtualitas lain) baru memindahkan bite demi bite visualitas bangun ruang ke dimensi hosting. Algoritma tidak menghadirkan sensibilitas ruang. Sedangkan pendidikan itu menghadirkan sensibilitas bangunan pengetahuan dan bukan sekedar menampilkan visualitas ruang kelas.

Semakin kompleks lagi tentang makro pendidikan yang berhulu di politik pendidikan bermuara pada kurikulum pendidikan. Cabang-cabang muara menyoal aktivitas pembelajaran, management kelas, assesment dan seterusnya. Kalau kurikulumnya masih yang biasa diterapkan oleh metode klasikal, untuk apa harus teknologis.

Di bagian hulu juga masih ada soal-soal seperti kebijakan anggaran, apa yang mau dibelanjakan, kapan, bilamana. Hal-hal ini harus memiliki dasar hukum, ada payung yang melandasi munculnya kode mata anggaran belanja pada neraca pengeluaran daerah.

Kita mesti memasuki wilayah hukum administrasi dan kebijakan public. Penetapan mata anggaran baru juga mempertimbangkan mata rantai arah kebijakan umum sebelumnya.

Dalam status sebagai daerah yang dipimpin oleh PJ, visi misi Wahidin – Andika lah yang masih berlaku. Legislator musti konsisten pada agreement politik di paripurna soal visi misi daerah. Belum ada penetapan arah kebijakan politik yang baru. Pun aparatur sipil negara bukan gerbong yang ikut dibawa ke mana saja oleh lokomotif. Dalam hal lokomotif tidak memegang otoritas maka tuas rem gerbong musti ditarik keras sebagai bentuk menegakkan akuntabilitas publik.

ASN dan elit eselon pemprov adalan insan dengan kredibilitas yang memenuhi good governance, bukan para pengabdi pimpinan. Penetapan anggaran dan kebijakan pendidikan bersandar pada tingkat kepatuhan legal.

Inovasi dan kreativitas pendidikan memang patut dikembangkan dalam koridor research and inventing. Dunia science juga masih taat azas pada peraturan hukum ketika membuat penemuan-penemuan baru. Jika ada kekosongan hukum, pendidik tidak diharamkan untuk meminta fatwa pada pihak-pihak yang memiliki otoritas rechtvinding. Pengabaian terhadap proses ini mengindikasikan ada dua praktik: overouthority atau undercapacity di tingkat kepemimpinan.

Kompleksitas pendidikan itu bersinggungan dengan milyaran rupiah anggaran belanja computerisasi di sektor pendidikan. Seperti mempercantik kemasan tetapi isinya masih itu-itu juga. Dalam skala pemikiran kristis pendidikan, Banten bisa melirik gagasan pendidikan kritis Ivan Illich (1982), Freire (2007), George S Counts (1972), Mansour Fakih (2002), Henry Giroux (2011), Petter Mc Laren (2004), Michaele Apple (2021).

Pendidikan tidak hanya milik lembaga sekolah. Sekolah bukan satu-satunya institusi yang melanggengkan pendidikan. Ada pendidikan sepanjang hayat. Sekolah terbuka merupakan bagian dari model-model sekolah sebagai centre of education.

Dalam kerangka paradigma kritis pendidikan dan menimbang sosiologis masyarakara Banten, rasanya pendidikan sepanjang hayat dapat mulai dipikirkan sebagai alternative solusi. Solusi mengatasi gap antara jumlah lulusan SMP dengan daya serap sekolah menengah atas. Menguatkan fungsionalitas masyarakat sebagai entri pengetahuan dan melanggengkan pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan adalah keteladanan. Dan keteladanan itu masih bisa dipetik dari khazanah masyarakat Banten.

Penulis adalah filsuf sekaligus peneliti dan pegiat RUSH