 Kota Serang secara tegas menolak rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Mereka menilai){kind=link}
SERANG – Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang secara tegas menolak rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Mereka menilai kebijakan itu berpotensi mengancam eksistensi sekolah swasta yang kini tengah berjuang mempertahankan jumlah siswa.
Ketua FOKKS Kota Serang, Deni Gumelar, mengatakan rencana penambahan rombel justru bertolak belakang dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang sebelumnya berjanji akan memberi perhatian lebih kepada sekolah swasta.
“Kalau penambahan rombel ini benar-benar terjadi, artinya Pemkot tidak mengakomodir peran sekolah swasta. Ini bisa berdampak pada semakin banyaknya sekolah swasta yang gulung tikar,” ungkap Deni, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, sebelumnya FOKKS sempat menyambut baik wacana pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada sekolah swasta pada 2026. Namun, rencana penambahan rombel dianggap bertentangan dengan janji tersebut.
“Pak Wali Kota pernah menyampaikan langsung akan mendukung sekolah swasta dan berkomitmen memberi BOSDA. Tapi jika sekarang malah menambah rombel di negeri, itu jelas tidak sejalan,” ujarnya.
Deni juga mengungkapkan kekhawatiran penambahan rombel akan semakin mempersempit ruang gerak sekolah swasta dalam mendapatkan siswa. Terlebih, pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, sebanyak 11 sekolah swasta yang mengikuti jalur online justru mengalami kekurangan murid secara signifikan.
“SPMB online tahun ini hasilnya jauh dari harapan. Kami masih kekurangan murid. Bahkan, upaya penandatanganan MoU dengan aparat penegak hukum (APH) dan legislatif belum menunjukkan dampak berarti bagi penerimaan murid swasta,” jelasnya.
Ia menyontohkan, di SMP Islam Al-Munawaroh awalnya tercatat ada 53 calon siswa dari jalur online per 26 Juni 2025. Namun, secara mengejutkan, data itu menyusut drastis menjadi hanya 7 siswa karena adanya penambahan kuota mendadak di jalur domisili.
“Data itu tiba-tiba hilang. Setelah kami konfirmasi ke Bu Kabid, ternyata ada penambahan jalur domisili secara mendadak tanpa sosialisasi. Ini tidak fair dan sangat merugikan sekolah swasta,” ujarnya.
Deni menilai, di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri, seharusnya sekolah swasta bisa menjadi mitra strategis dalam menampung siswa baru. Namun, kebijakan yang ada justru seolah menyingkirkan peran sekolah swasta.
“Kami berharap Pemkot Serang tidak hanya membuat janji, tapi benar-benar berpihak kepada swasta. Sekolah swasta siap membantu pemerataan akses pendidikan, tapi perlu ada keadilan dan keberpihakan,” ujarnya.
Adapun 11 sekolah swasta yang mengikuti SPMB online 2025 meliputi SMP Islam Al-Munawaroh, SMP Islam Pariskian, SMPIT Widya Cendikia, SMP Penabur, SMP Al-Ghifari, SMP Insan Madani, SMP PGRI 1, SMP Enter, Mega Utami Tunas Bangsa, SMP Bina Bangsa, dan SMP Islam Tirtayasa.
Penulis : Ade Faturohman
Redaktur: Usman