SERANG – Pemerintah Provinsi Banten menyiagakan 28 unit early warning system (EWS) tsunami yang tersebar di sepanjang pesisir Banten untuk mengantisipasi potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Lutfi Mujahidin mengatakan, dari 28 unit EWS tersebut, 22 unit merupakan milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah memastikan perangkat tersebut tetap berfungsi melalui simulasi rutin.
“Jadi EWS itu jumlahnya 28 dan 22-nya punya BNPB. Setiap tanggal 26 tiap bulan pukul 10.00 WIB kita simulasikan,” kata Lutfi, Selasa (8/9/2026).
Menurut Lutfi, simulasi rutin menjadi langkah BPBD untuk memastikan perangkat peringatan dini dapat digunakan ketika terjadi kondisi darurat. Dari hasil simulasi, petugas terkadang menemukan kendala, tetapi sebagian besar berkaitan dengan jaringan sinyal.
“Setiap simulasi memang ada trouble, tetapi ternyata bukan alatnya. Sinyal di tempat itu kebetulan sedang jelek. Dari analisis dan evaluasi kemarin, salah satu EWS milik BMKG mengalami kerusakan baterai,” ujarnya.
Puluhan EWS tersebut tersebar mulai dari Cilegon hingga Bayah, Kabupaten Lebak. BPBD menempatkan perangkat tersebut di kawasan dengan mempertimbangkan kepadatan permukiman dan jangkauan suara sirene.
“Memang pemasangan itu tidak jaraknya sama. Penempatannya di permukiman yang padat. Jangkauan sirene bisa didengar dua kilometer secara efektif, tetapi kalau kondisi memungkinkan bisa sampai tiga kilometer,” jelas Lutfi.
Lutfi menjelaskan, EWS tidak akan mengaktifkan sirene hanya karena alat mendeteksi kenaikan permukaan air laut. Aktivasi peringatan tsunami mengikuti hasil pemantauan dan penetapan dari otoritas yang berwenang.
Menurutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terlebih dahulu menganalisis kondisi laut dan menetapkan apakah fenomena tersebut merupakan tsunami. Setelah itu, informasi peringatan diteruskan melalui sistem BNPB kepada BPBD.
“Kalau terjadi tsunami, teman-teman BMKG yang mendeteksi. Mereka punya alat pemantauan. BMKG akan terkoneksi dengan BNPB, kemudian BNPB memberikan kode emergency kepada kami. Tugas kami membuka alat, memasukkan password, lalu menekan tombol agar semua sirene berbunyi,” katanya.
Karena itu, kenaikan gelombang laut tidak otomatis membuat sirene EWS berbunyi. BPBD menunggu informasi dan penetapan status tsunami dari BMKG sebelum mengaktifkan sistem peringatan di lapangan.
“Ketika ada gelombang dan dinyatakan itu tsunami, yang menyatakan adalah otoritas BMKG,” ujarnya.
Selain menyiagakan EWS, BPBD Banten juga menempatkan petugas selama 24 jam untuk merespons potensi bencana. Pemerintah daerah turut menyiapkan peta digital jalur evakuasi tsunami sebagai panduan bagi masyarakat di kawasan pesisir.
Lutfi mengatakan jalur evakuasi telah tersedia di berbagai wilayah pesisir Banten. Namun, pemasangan rambu evakuasi belum merata karena keterbatasan anggaran, terutama di sejumlah wilayah pesisir selatan Lebak seperti Bayah.
“Jalur evakuasi sebenarnya sudah ada dan peta digitalnya juga tersedia. Namun, karena keterbatasan dana, sebagian sudah dipasang rambu dan sebagian belum, terutama di daerah Lebak dan Bayah,” katanya.
Kesiapan sistem peringatan dini tersebut menjadi penting menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah Provinsi Banten tetap mengacu pada rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam menentukan langkah mitigasi di sekitar kawasan terdampak.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak mendekati kawasan gunung dalam radius tiga kilometer.
“Jadi sampai saat ini Pemprov Banten mengandalkan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan itu rekomendasi dasar kita,” kata Andra saat melakukan pemantauan di Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau, Selasa (8/9/2026).
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Wahyudin