SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan penghargaan bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang terpilih mewakili daerah di tingkat nasional pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, mengatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan bentuk apresiasi bagi putra-putri Banten yang berhasil lolos menjadi Paskibraka nasional. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak diraih dengan mudah sehingga layak mendapat penghargaan dari pemerintah daerah.
“Rencana akan kami siapkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai bentuk penghargaan bagi peserta dari daerah yang dikirimkan ke pusat dan terpilih di tingkat nasional,” ujar Novriyadi, Selasa (23/6/2026).
Meski demikian, kata Novriyadi, perhatian utama pemerintah saat ini masih difokuskan pada persiapan dan pelatihan menjelang pelaksanaan tugas Paskibraka pada upacara kemerdekaan mendatang.
Di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah, Kesbangpol melakukan efisiensi dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah, termasuk Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Pandeglang sebagai lokasi pendidikan dan pelatihan kompi.
Ia memastikan penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi jumlah maupun kualitas personel yang disiapkan untuk pelaksanaan upacara.
“Jumlah personel tidak ada pengurangan karena sudah ada panduan bakunya. Termasuk pasukan 45 yang terdiri dari unsur TNI dan Polri tetap kami siapkan,” katanya.
Menurut Novriyadi, tahapan pemantapan kemampuan anggota Paskibraka akan memasuki masa intensif pada Juli 2026. Pelatihan tersebut menjadi bagian akhir dari rangkaian persiapan sebelum para anggota menjalankan tugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera Merah Putih pada 17 Agustus mendatang.
Ia menegaskan keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menurunkan kualitas program pembinaan Paskibraka yang selama ini menjadi salah satu kegiatan strategis pemerintah daerah.
“Kita sama-sama mengetahui bahwa kemampuan keuangan daerah berdampak pada penyesuaian program dan kegiatan. Namun, yang kami upayakan adalah agar hal tersebut tidak memengaruhi hasil maupun kualitas pelaksanaan,” ucapnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo