SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memetakan sekitar 140 titik yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai dasar penyusunan program pembangunan sumur dalam. Program tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota guna memperluas cakupan penanganan kekeringan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan pemetaan dilakukan berdasarkan kajian teknis DPUPR dan akan diselaraskan dengan data kejadian kekeringan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten.
“Potensi kekeringan dan kejadian kekeringan di lapangan itu sifatnya kasuistis dan berbeda. Dari total 140 titik potensi ini, kita bahas bersama BPBD untuk menentukan titik mana saja yang menjadi prioritas pembangunan sumur kolaborasi,” kata Arlan, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, pembangunan sumur tidak akan dilakukan secara terpusat oleh satu instansi. Pemerintah akan membagi porsi pembangunan sesuai kewenangan masing-masing agar kebutuhan di wilayah rawan kekeringan dapat dipenuhi lebih cepat.
“Nanti pembangunan sumur bersama itu bukan satu sumur dibangun ramai-ramai, tetapi kita petakan berapa total kebutuhannya untuk menangani bencana kekeringan. Kita bagi porsinya, pusat bangun berapa, provinsi berapa, dan kabupaten/kota berapa,” ujarnya.
Arlan menambahkan, Pemprov Banten telah memulai pembangunan sumur dalam secara bertahap. Tahun lalu, empat sumur dibangun di Malingping, Cemplang, Panongan, dan Ciomas. Sementara pada tahun ini, pemerintah provinsi kembali merencanakan pembangunan satu sumur sambil memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain pembangunan sumur, Pemprov juga membuka peluang menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila hasil koordinasi lintas instansi menetapkan perlunya percepatan penanganan bencana kekeringan.
“Hasil rapat koordinasi ini nantinya akan menentukan apakah anggaran BTT bisa langsung dieksekusi dan dimanfaatkan untuk percepatan penanganan bencana kekeringan di Banten,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pemerintah provinsi masih mengutamakan distribusi bantuan air bersih sebagai langkah penanganan darurat. Hingga saat ini, Pemprov telah menerima permohonan bantuan air bersih dari lebih dari 100 titik lokasi terdampak kekeringan.
“Jangka pendeknya pasti kita beri bantuan air. Alhamdulillah beberapa kabupaten/kota juga sudah melaksanakan. Kemarin saya monitoring di wilayah Tangerang Raya, PDAM siang dan malam mengirimkan tangki air ke wilayah-wilayah yang melaporkan terjadi kekeringan,” katanya.
Meski demikian, Andra menilai pembangunan sumur dalam harus disertai mitigasi yang matang. Pasalnya, sejumlah sumur yang sebelumnya telah dibangun juga mengalami kekeringan saat musim kemarau.
“Karena juga ada sumur yang kita bangun dengan kedalaman 120 meter, sekarang juga kering kondisinya. Nah, ini yang harus kita mitigasi bersama,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR serta pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun program pembangunan sumur tersebut.
“Nanti malam kita akan berkoordinasi dengan Dirjen Sumber Daya Air, kemudian juga dengan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Banten, Lutfi Mujahidin, menyebutkan sekitar 105 kecamatan atau 415 desa dan kelurahan di Provinsi Banten berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Hingga kini, distribusi bantuan air bersih telah menjangkau 139 desa dan kelurahan, sementara kebutuhan di wilayah lainnya masih terus dipenuhi.
“Sekitar 105 kecamatan atau 415 desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Banten berpotensi terdampak kekeringan musim ini, dan kita terus mendistribusikan bantuan air bersih ke daerah yang membutuhkan,” pungkasnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo