SERANG – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah meminta jajarannya memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar pemerintah tidak hanya menerima laporan angka pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga kondisi riil masyarakat di lapangan.
Permintaan itu disampaikan Dimyati saat menerima kunjungan Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana bersama jajaran, Kamis (7/5/2026).
Menurut Dimyati, data yang selama ini dirilis BPS setiap triwulan masih bersifat umum. Ia ingin ada pembahasan yang lebih rinci agar pemerintah bisa menentukan sektor yang membutuhkan penanganan cepat maupun program jangka panjang.
“Kalau yang disampaikan BPS dalam setiap rilis triwulan itu kan hanya gambaran umum. Saya ingin lebih detail supaya bisa diketahui sektor mana yang perlu penanganan cepat dan mana yang harus berkelanjutan,” ujarnya.
Ia bahkan mengusulkan adanya forum diskusi rutin antara Pemprov Banten dan BPS setiap bulan untuk menyamakan data serta memetakan persoalan ekonomi dan sosial secara lebih akurat.
Dimyati menilai, di tengah efisiensi anggaran dan situasi geopolitik saat ini, pemerintah daerah membutuhkan data yang benar-benar valid sebelum menjalankan program pembangunan.
Menurutnya, indikator seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, hingga inflasi tidak cukup hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi juga harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya laporan angka. Harus riil dan bisa dipertanggungjawabkan, apakah pertumbuhan ekonomi benar dirasakan masyarakat atau tidak,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dimyati juga mengikuti simulasi Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat Banten memberikan jawaban secara jujur dan terbuka kepada petugas sensus karena kerahasiaan data dijamin.
Sementara itu, Yusniar Juliana menyambut baik usulan pertemuan rutin tersebut. Ia menilai langkah itu dapat memperkuat sinergi antara BPS dan Pemprov Banten dalam mewujudkan program Satu Data Indonesia.
“BPS itu seperti kompas. Data yang akurat sangat penting untuk menentukan arah kebijakan,” ujarnya.
Tim Redaksi