SERANG– Pemerintah Provinsi Banten meminta seluruh pihak menjaga iklim investasi di daerah menyusul hengkangnya PT PWI dan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawannya. Pemerintah mengakui tidak dapat memaksakan perusahaan untuk tetap beroperasi karena keputusan tersebut merupakan bagian dari pertimbangan bisnis masing-masing investor.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten Virgojanti mengatakan, pemerintah daerah bertanggung jawab menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan pelayanan kepada penanam modal. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan membuka peluang investasi baru.
“Pemerintah tidak bisa memaksakan perusahaan untuk tetap beroperasi. Tapi kami (Pemprov Banten) memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan pelayanan terbaik kepada para investor,” kata Virgojanti, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, keputusan perusahaan meninggalkan suatu daerah dapat dipengaruhi berbagai pertimbangan, termasuk kenyamanan lingkungan usaha dan perhitungan bisnis. Meski demikian, hengkangnya perusahaan tetap berdampak terhadap tenaga kerja.
“Kalau pengaruh (hengkangnya perusahaan) ya pasti ada, tenaga kerja kan gitu pasti ada, tapi ya karena investasi itu semua kan pilihan ya, kenyamanan, apa sebab pengusaha kan punya hitungan kalkulasi sendiri. Tapi sekarang kalau bagi kami sih bagaimana kita tetap menciptakan iklim yang kondusif,” tambahnya.
Virgojanti juga meminta masyarakat menyikapi perkembangan investasi secara proporsional. Menurut dia, informasi mengenai kondisi investasi di Banten perlu disampaikan secara menyeluruh agar tidak hanya menonjolkan persoalan negatif.
“Makanya saya minta masyarakat itu lihat jangkauannya panjang ke sana, bukan hanya sekadar di diri kita,” ujarnya.
Di tengah hengkangnya sejumlah perusahaan, Virgojanti menyebut aktivitas investasi di Banten masih berjalan. Hal itu terlihat dari permohonan perizinan usaha yang masih diajukan serta kontribusi penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ya alhamdulillah ya pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Kemudian juga yang mengajukan izin juga masih banyak, ya,” katanya.
“Tidak selalu harus asing, ya. Di dalam negeri juga saya lihat kontribusi kita, pertumbuhan ekonomi kita itu disuplai dari penanaman modal dalam negeri. Alhamdulillah, kan artinya bahwa secara ekonomi kita masih terus bertumbuh,” sambungnya.
Selain industri manufaktur, Virgojanti melihat adanya perkembangan investasi pada sektor jasa. Hingga triwulan III 2026, realisasi investasi Banten disebut mencapai sekitar Rp 92,9 triliun. Investasi tersebut antara lain masuk ke sektor kesehatan, pendidikan, kuliner, dan olahraga.
“Jadi artinya kalau saya lihat juga di triwulan 3 kemarin tuh dengan realisasi kita sudah di Rp92,9 triliun, itu ada pergeseran ke sektor jasa,” ujarnya.
“Ada di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian kuliner, olahraga juga. Artinya apa? Kan itu juga lapangan kerja. Jadi investasi bukan hanya pabrik,” tambahnya.
Menurut Virgojanti, perkembangan sektor jasa dapat menjadi alternatif penyerapan tenaga kerja, termasuk bagi pekerja yang sebelumnya bekerja di sektor industri.
Ia memperkirakan sekitar 150.000 tenaga kerja terserap hingga triwulan III. Namun, dia juga menyebut angka penyerapan tenaga kerja pada periode sebelumnya berada di kisaran 17.000 orang dan mengakui angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data terbaru.
“Ya mungkin yang kemarin keluar dari pabrik mungkin terserap di sektor itu, tenaga kerja. Kan bisa begitu ya,” ungkapnya.
Terkait perusahaan yang menghentikan kegiatan usaha, Virgojanti mengatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan investor mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu setelah memperoleh izin. Pemerintah akan memproses pencabutan izin apabila perusahaan secara resmi menghentikan operasionalnya.
Meski demikian, Pemprov Banten berharap lokasi usaha yang ditinggalkan dapat dimanfaatkan kembali oleh investor lain sehingga kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di kawasan tersebut tetap berlangsung.
“Ya, pasti ada mereka kan. Kalau mereka berarti nanti kan dicabut. Kalau resmi, dicabut izin di sininya. Tapi akan saja, mudah-mudahan ada rencana ada perusahaan yang take over untuk di sana. Ya, kita berdoa aja,” tuturnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi