SERANG – Luas panen padi di Provinsi Banten sepanjang 2026 diperkirakan menyusut 5,5 persen dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengklaim stok pangan masih mencukupi hingga akhir tahun dan belum menemukan kekurangan pasokan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat luas panen padi 2026 diperkirakan mencapai 326,41 ribu hektare. Angka itu turun 19,01 ribu hektare atau 5,50 persen dibandingkan 2025 yang mencapai 345,42 ribu hektare.
Penurunan juga terlihat pada periode Januari-September 2026. Luas panen tercatat 308,67 ribu hektare, berkurang 6,15 ribu hektare atau 1,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 314,82 ribu hektare.
Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana menyebut, potensi luas panen pada Oktober-Desember 2026 hanya sekitar 17,75 ribu hektare.
“Realisasi luas panen padi sepanjang Januari-September 2026 mencapai 308,67 ribu hektare, atau mengalami penurunan sekitar 6,15 ribu hektare (1,95 persen) dibandingkan Januari-September 2025 yang sebesar 314,82 ribu hektare. Sementara, potensi luas panen padi pada Oktober-Desember 2026 diperkirakan sekitar 17,75 ribu hektare,” kata Yusniar dalam siaran pers yang dikutip BantenNews.co.id, Jumat (6/11/2026).
Di tengah penyusutan luas panen tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten M Nasir Daud mengklaim, stok pangan masih berada di kisaran 4,8 juta ton. Ia menyebut, hingga hari ini, Jumat (6/11/2026), Banten belum mengalami kekurangan pasokan pangan.
“Terkait ketersediaan pangan di Provinsi Banten, alhamdulillah sampai hari ini kita tidak ada kekurangan. Stok kita masih di kisaran 4,8 juta ton,” kata Nasir.
Untuk menjaga pasokan dan menekan gejolak harga, Pemprov Banten bersama Perum Bulog mendistribusikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar tradisional di berbagai wilayah.
“Jadi, di setiap pasar sekarang kita distribusikan SPHP dari Bulog. Nah, ini salah satu memang upaya kita agar tidak ada kekurangan pangan di Provinsi Banten,” ujarnya.
Nasir berharap, musim hujan segera membantu petani kembali mengolah lahan, terutama di wilayah yang sebelumnya terdampak kekeringan. Pemerintah juga mendorong percepatan tanam untuk menjaga produksi padi.
Ia menyebut aktivitas panen di wilayah Pandeglang Utara masih berlangsung secara berkala dan belum menghadapi kendala besar. Selain memantau pasokan, Satgas Saber Beras juga turun setiap hari untuk mengawasi harga dan memastikan pedagang mematuhi harga eceran tertinggi (HET).
“Tim Saber Beras tiap hari turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada gejolak harga beras di masyarakat dan semua sesuai regulasi HET. Jika ditemukan beras terindikasi tidak aman, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan, pemerintah tetap mendorong sektor pertanian. Ia menyoroti nilai tukar petani (NTP) Banten yang kini mencapai 114, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang masih di bawah 100.
Meski begitu, Andra mengakui, pemerintah masih mengejar NTP Banten agar mendekati angka nasional yang berada di kisaran 134.
“Dan kita mengejar supaya bisa setara dengan nasional sekitar 134. Dan ini dulu tidak pernah terjadi dan alhamdulillah sekarang nilai tukar petani artinya yang ditanam petani yang dikeluarkan petani itu lebih kecil daripada yang didapat oleh petani,” ujarnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd