SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan donasi Rp3 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, DPRD Banten mengingatkan Pemprov agar tidak mengabaikan warga di daerah sendiri yang tengah menghadapi kekeringan.

Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrofa menilai, Pemprov Banten tidak boleh hanya mengandalkan distribusi air bersih saat kekeringan sudah menekan masyarakat.

Menurut Yeremia, bantuan air bersih memang menjawab kebutuhan mendesak warga. Namun, langkah itu hanya menjadi solusi darurat dan tidak akan menyelesaikan persoalan kekeringan yang terus berulang.

“Kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Banten harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Banten. Distribusi bantuan air bersih merupakan langkah yang patut diapresiasi karena menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Namun, penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan mengirimkan air bersih ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air,” kata Yeremia, Rabu (26/8/2026).

Ia mendesak Pemprov Banten menyiapkan langkah yang lebih menyeluruh. Pemerintah, kata dia, harus menangani kebutuhan darurat sekaligus membangun mitigasi jangka menengah dan panjang.

“Kami mendorong Pemprov Banten agar memiliki langkah penanganan yang lebih menyeluruh, baik untuk kebutuhan darurat maupun mitigasi jangka menengah dan panjang,” ujarnya.

Yeremia juga mempertanyakan kesiapan anggaran jika kekeringan meluas dan berlangsung lama. Ia menyoroti belum keluarnya penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi kondisi tersebut.

“Apalagi kalau kondisi ini meluas dan berkepanjangan, pemerintah daerah juga perlu memastikan kesiapan anggaran dan memenuhi ketentuan penggunaan BTT yang sampai sekarang masih belum dikeluarkan,” katanya.

Sorotan itu muncul saat Pemprov Banten mengalokasikan donasi Rp3 miliar untuk membantu korban bencana di NTT.

Yeremia menegaskan, DPRD mendukung solidaritas kemanusiaan tersebut, tetapi Pemprov tidak boleh membiarkan persoalan warga Banten kehilangan perhatian.

“Solidaritas kemanusiaan tentu kami dukung. Namun, kepedulian terhadap daerah lain jangan sampai membuat persoalan masyarakat di Banten sendiri tidak mendapatkan penanganan yang maksimal,” tegasnya.

Ia meminta Pemprov segera memetakan seluruh wilayah terdampak kekeringan, menghitung kebutuhan air masyarakat, memastikan ketersediaan anggaran, serta mengkaji penggunaan BTT sesuai aturan.

Menurut Yeremia, pemerintah harus berhenti bersikap reaktif dan tidak boleh menunggu kekeringan berubah menjadi krisis yang lebih parah.

“Kami meminta Pemprov segera melakukan pemetaan wilayah terdampak, menghitung kebutuhan air masyarakat, memastikan ketersediaan anggaran, termasuk mengevaluasi apakah BTT dapat segera dimanfaatkan sesuai aturan, serta menyiapkan program mitigasi agar persoalan kekeringan tidak selalu ditangani secara reaktif,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat Banten tidak boleh baru mendapat perhatian ketika kondisi sudah memburuk.

“Jangan sampai masyarakat Banten baru mendapatkan perhatian setelah kondisi semakin parah,” katanya.

Yeremia mendorong Pemprov Banten memperkuat sumber air baku, embung, sumur, jaringan distribusi air, konservasi lingkungan, serta sistem mitigasi kekeringan.

“Bantuan air bersih adalah solusi darurat. Tetapi pemerintah harus hadir dengan solusi yang lebih permanen: memperkuat sumber air baku, embung, sumur, jaringan distribusi air, konservasi lingkungan, serta sistem mitigasi kekeringan,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi mengatakan Pemprov Banten saat ini masih mengandalkan bantuan air bersih untuk membantu daerah yang menghadapi kekeringan.

“Untuk membantu kabupaten dan kota yang sudah menetapkan darurat kekeringan, Pak Gubernur sudah memerintahkan bantuan air bersih bagi masyarakat dan BPBD sudah melakukan pengiriman air bersih ke tempat yang ekstrem kekeringannya,” ujarnya.

Deden juga menyebut Pemprov belum mencairkan dana BTT karena penggunaan anggaran tersebut harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.

“Belum karena harus ada persyaratan yang terpenuhi. Sekarang kami masih mempelajari itu dan menunggu tindak lanjutnya,” ucapnya.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd