SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memfokuskan langkah jangka pendek penanganan banjir melalui normalisasi sungai dan danau di tengah tingginya curah hujan. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas meluasnya banjir di sejumlah wilayah selama musim hujan.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa banjir yang terjadi merupakan dampak kombinasi hujan ekstrem dan persoalan lingkungan yang belum tertangani secara optimal. Dalam kondisi tersebut, normalisasi sungai dinilai sebagai langkah paling memungkinkan untuk segera menekan genangan air.
“Hidrometeorologi ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Curah hujan sangat tinggi. Ini mengingatkan kita bahwa drainase, terutama drainase perkotaan, harus mulai kita benahi. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus dikoordinasikan,” kata Andra, Selasa (13/1/2026).
Menurut Andra, normalisasi sungai dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, balai teknis, serta instansi yang memiliki kewenangan, terutama di wilayah konservasi. Salah satu titik prioritas penanganan berada di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, yang kerap mengalami banjir meskipun hujan berintensitas rendah.
“Di Padarincang itu hujan sedikit saja sudah banjir. Kita sudah berkoordinasi dengan Balai Besar dan Balai Konservasi Alam terkait Rawadanau. Sekarang sudah mulai dilakukan pengerjaan-pengerjaan kecil,” ujarnya.
Andra juga menyoroti kondisi banjir di Kota Cilegon yang tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Biasanya banjir setinggi betis, sekarang bisa sampai dada bahkan setinggi orang dewasa. Selain faktor cuaca, ada perubahan fungsi sungai dan aliran air yang harus kita benahi bersama,” ungkapnya.
Ia menegaskan, dalam jangka pendek Pemprov Banten memprioritaskan pengerukan dan normalisasi sungai serta danau sesuai dengan kemampuan yang tersedia.
“Yang bisa kita lakukan sekarang adalah normalisasi. Danau dilakukan pengerukan, sungai-sungai yang mengarah ke danau juga kita normalisasi,” kata Andra.
Namun demikian, sebagian wilayah penanganan berada di kawasan konservasi sehingga seluruh pekerjaan harus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi.
“Karena ini wilayah konservasi, tentu kita harus bersama-sama dengan balai. Tidak bisa sepihak,” tegasnya.
Selain normalisasi, Pemprov Banten juga mengoordinasikan penertiban aktivitas perusakan lingkungan, termasuk tambang ilegal di sekitar daerah aliran sungai.
“Salah satu yang terus kita koordinasikan adalah penindakan terhadap tambang-tambang ilegal di sekitar lokasi banjir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banten Lutfi Mujahidin menyebutkan bahwa hingga Selasa pukul 08.00 WIB, sebanyak 5.381 kepala keluarga terdampak banjir dengan 1.001 rumah tergenang, berdasarkan data Pusdalops kabupaten dan kota.
Wilayah terdampak terparah tercatat berada di Kabupaten Pandeglang, disusul Kota Serang. Adapun wilayah Tangerang Raya, termasuk Kota Tangerang Selatan, dilaporkan relatif aman tanpa bencana serius.
BPBD Banten bersama tim gabungan terus melakukan penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, penyediaan perahu, pendirian dapur umum, hingga pengelolaan pengungsian di Kota Serang dan Cilegon. Hingga saat ini, tidak ada laporan korban jiwa.
“Sampai hari ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” kata Lutfi.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo