Beranda Pemerintahan Pemprov Banten dan Kementerian PU Patungan Lebarkan Jalan Palima-Baros

Pemprov Banten dan Kementerian PU Patungan Lebarkan Jalan Palima-Baros

Penandatanganan MoU Kementerian PU dan Pemprov Banten tentang pelebaran ruas jalan Palima-Pandeglang di Gedung Negara Banten. (Audindra/bantennews)

SERANG – Kemacetan yang kerap mengular saat pertandingan di Banten International Stadium (BIS) mendorong Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pelebaran Jalan Palima-Baros. Proyek ruas Jalan Nasional Jaksa Agung R. Soeprapto (Serang-Pandeglang) sepanjang 3,5 kilometer itu menelan anggaran sekitar Rp260 miliar dan ditargetkan rampung pada 2029.

Gubernur Banten, Andra Soni dan Menteri PU, Dody Hanggodo, menyepakati skema pembiayaan bersama atau cost sharing untuk proyek tersebut. Keduanya menandatangani nota kesepakatan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (19/11/2026).

Andra menilai, kapasitas Jalan Palima-Baros sudah tidak mampu mengimbangi lonjakan kendaraan. Ruas tersebut menjadi penghubung Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang, sekaligus akses utama menuju kawasan Banten Sports Center yang menaungi BIS.

Kondisi lalu lintas semakin parah setiap kali stadion menggelar pertandingan Liga Indonesia. Ribuan kendaraan memadati ruas jalan, bahkan menghambat mobilitas warga yang tidak berkaitan dengan kegiatan olahraga.

“Setiap kali pertandingan berlangsung, kendaraan tertahan hingga berjam-jam. Yang terdampak bukan hanya penonton, melainkan juga warga yang pulang bekerja, orang tua yang menjemput anak, dan ambulans yang harus segera melintas,” ujar Andra.

Pemprov Banten menilai pelebaran jalan juga menjadi kebutuhan mendesak menjelang pembangunan berbagai arena olahraga di Banten Sports Center untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII 2032.

Andra mengingatkan, tanpa pembenahan akses jalan, kawasan olahraga berpotensi menambah beban lalu lintas. Kemacetan saat pertandingan liga menjadi gambaran persoalan yang harus pemerintah selesaikan sebelum PON menghadirkan kontingen dan tamu dari seluruh Indonesia.

Untuk mendukung proyek tersebut, Pemprov Banten menyiapkan Rp50 miliar dari APBD Murni 2027 untuk pembebasan lahan. Andra menyebut langkah itu sebagai bentuk komitmen daerah agar pemerintah pusat tidak menanggung seluruh pembiayaan.

Baca Juga :  Eks Rektor UIN SMH Banten Dilantik jadi Ketua Baznas, Janji Tarik Zakat dari Youtuber

“Harapan kami sederhana, kelak masyarakat dapat pulang menyaksikan pertandingan di Banten International Stadium dengan gembira dan tiba di rumah tepat waktu. Kemudian warga Serang, warga Kabupaten Serang dan Pandeglang dapat melintas dengan lancar, baik saat ada pertandingan maupun tidak,” katanya.

Sementara, Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan  pemerintah pusat menyiapkan hampir Rp200 miliar dari APBN untuk mendukung pelebaran jalan. Anggaran tersebut mencakup pembangunan fisik jalan utama dan pembenahan akses di sekitar kawasan stadion.

Dody mengatakan, kementeriannya tengah mengkaji sumber pendanaan APBN agar proyek segera berjalan. Pemerintah pusat juga membuka ruang kolaborasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota dalam urusan pembebasan lahan.

“Sementara waktu yang kita akan tanggung adalah soal jalannya dulu. Nanti kalau masalah lahan diperlukan, kita akan bantu juga. Karena apa pun, kalau sudah (sepakat), kita akan ikut sama-sama,” ucap Dody.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan menjelaskan, proyek pelebaran membentang dari simpang Palima hingga melewati Pasar Baru sepanjang 3,5 kilometer. Pemerintah akan memperlebar ruang milik jalan atau right of way (ROW) menjadi 25 meter.

Arlan mengungkapkan, kajian lalu lintas menunjukkan rasio volume kendaraan terhadap kapasitas jalan di ruas tersebut hampir mencapai angka satu. Kondisi itu menandakan jalan nyaris mencapai kapasitas maksimal, bahkan pada akhir pekan tanpa pertandingan sepak bola.

Proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp260 miliar. Pemprov Banten mengalokasikan Rp180 miliar untuk pembebasan sekitar lima hektare lahan, sedangkan Rp80 miliar untuk konstruksi fisik.

Dengan alokasi Rp50 miliar dari APBD Banten pada 2027, pemerintah masih membutuhkan sekitar Rp210 miliar. Arlan menyebut APBN akan menanggung sisa kebutuhan tersebut, dengan besaran pembebasan lahan menyesuaikan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Baca Juga :  Pemakzulan Wapres Gibran Mengemuka di Kongres V Rakyat Banten

Pemprov Banten menjadwalkan pembebasan lahan pada 2027-2028, kemudian mengerjakan konstruksi pada 2028-2029. Pemerintah menargetkan seluruh proyek selesai pada 2029 sesuai nota kesepakatan.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd