KAB. SERANG – Ketua Presidium Kongres Rakyat Banten, KH Embay Mulya Syarief, menyoroti dinamika politik nasional yang memunculkan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai, situasi politik belakangan ini semakin liar karena sejumlah pihak diduga berupaya menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Embay menganggap upaya merebut kekuasaan di luar mekanisme konstitusional sebagai tindakan yang tidak terhormat. Ia mengingatkan setiap pihak yang ingin menduduki jabatan presiden maupun wakil presiden harus menempuh jalur demokrasi melalui pemilihan umum.
“Kita tidak menyangka situasi perpolitikan kita jadi liar begini. Ada upaya-upaya untuk melakukan kekacauan politik. Mereka haus kekuasaan, tetapi menggunakan cara-cara yang terhina,” kata Embay usai Kongres V Rakyat Banten di Pondok Pesantren (Ponpes) Darunnajah, Pabuaran, Kabupaten Serang, Selasa (10/11/2026).
Di tengah situasi tersebut, Embay menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Ia menilai, tindakan tegas aparat diperlukan untuk menghadapi pihak-pihak yang diduga ingin mengganggu pemerintahan yang sah.
“Kita dukung apa pun tindakan tegas Presiden Prabowo bersama Kapolri Jenderal Pol Suyudi. Masyarakat Banten sangat mendukung,” ujarnya.
Embay juga mengapresiasi langkah Kapolri dalam menangani dugaan gerakan yang berpotensi memicu kekacauan politik. Menurutnya, pemerintah dan aparat keamanan perlu mengantisipasi berbagai upaya yang dapat mengancam stabilitas nasional.
Ia mengklaim, masyarakat Banten tidak akan ikut dalam gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan.
Embay bahkan menyebut sejumlah masyarakat telah menghubunginya dan menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
“Insya Allah, masyarakat Banten yang sudah mengontak saya tidak akan melakukan gerakan apa-apa di sini. Mereka mendukung semua kebijakan Presiden dan Pak Suyudi untuk membersihkan anasir-anasir pengkhianat dari tubuh pemerintahan dan kepolisian,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Embay turut mengkritik proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden.
Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, proses tersebut mencederai kehormatan demokrasi.
Embay juga menyinggung polemik mengenai ijazah yang muncul dalam perbincangan politik. Ia merujuk pada informasi yang menurutnya menyebut ijazah tersebut tidak ditemukan dalam proses hukum.
Namun, ia tidak merinci dokumen maupun perkara yang dimaksud.
“Bagaimana dia ingin berkuasa dengan cara yang tidak terhormat, dengan cara memanipulasi keputusan waktu itu, MK. Itu tidak terhormat,” katanya.
Ia kemudian menegaskan, perebutan kekuasaan harus mengikuti aturan konstitusi. Menurutnya, siapa pun memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden selama memenuhi persyaratan dan mengikuti tahapan pemilu.
“Kalau mau menjadi presiden, silakan. Tukang becak saja boleh mencalonkan diri sebagai presiden, asalkan melalui sistem, yaitu lewat pemilu. Tidak ada cara lain,” tegasnya..
Embay juga mengkhawatirkan kemungkinan munculnya kekacauan politik yang dapat memicu perpecahan masyarakat. Karena itu, ia meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan tidak menggunakan isu politik untuk memancing konflik.
Ia menilai kesiapan aparat keamanan, termasuk TNI, menjadi salah satu faktor penting untuk mengantisipasi gangguan keamanan di ibu kota.
Embay berharap, aparat mampu menjaga situasi tanpa memberi ruang bagi tindakan yang dapat merusak ketertiban.
“Mudah-mudahan Allah melindungi bangsa Indonesia dari perpecahan dan segala macam gangguan,” ucapnya.
Embay kembali menegaskan dukungannya terhadap Prabowo dan Kapolri. Ia berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nasional sekaligus menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah