Pemprov Banten Bakal Bangun Pelabuhan Perikanan Terpadu di Pandeglang

PANDEGLANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten rencananya segera membangun Pelabuhan Perikanan Terpadu Banten Selatan Cikeusik-Binuangeun. Diharapkan pelabuhan tersebut mampu memberdayakan sumber daya lokal yang ada di wilayah tersebut.

“Kami harap para nelayan kami diberdayakan, sejauh ini upaya yang dilakukan mereka (nelayan) hanya cukup makan saja, adanya pelabuhan ini kami harap mereka jadi garda terdepan,” ujar Bupati Pandeglang, Irna Narulita, saat rapat dengan Kepala Dinas Kelautan Provinsi Banten, Eli Susiyanti, di Pendopo Bupati Pandeglang, Senin (24/5/2021).

Pembuatan pelabuhan ini merupakan program strategis yang harus didukung oleh Pemkab Pandeglang. Sebab, dengan adanya pelabuhan ini diharapkan juga mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang.

“Ekonomi masyarakat meningkat, dan semoga juga ada peningkatan PAD Pandeglang, karena selama ini masih bergantung kepada transfer dana pusat. Dengan meningkatnya PAD, akan ada kemandirian fiskal daerah. Kami harap porsinya seimbang dalam pengembangan wilayahnya,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan Provinsi Banten, Eli Susiyanti menambahkan percepatan pembangunan pelabuhan ini mendapatkan dukungan dari semua pihak baik Gubernur Banten maupun Pemerintah Pusat.

“Mudah -mudahan gak di-refocusing. Intinya kami ingin melakukan yang lebih baik di perikanan, khususnya kawasan pelabuhan perikanan terpadu,” ucapnya.

Menurutnya, potensi perikanan akan jadi penunjang utama jadi peningkatan PAD di Banten. “Sejauh ini sektor kelautan Banten belum bisa dijadikan sektor andalan PAD, padahal potensi luar biasa, kami harap pelabuhan perikanan ini menambah nilai ekonomi bagi Banten dan Kabupaten,” jelasnya.

Masih kata Eli, dampak dibangunnya Pelabuhan Perikanan Banten Selatan terpadu sangatlah signifikan di antaranya tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dan penataan kawasan kumuh.

“Produksi perikanan tangkap, nilai tukar nelayan, pendapatan nelayan, tingkat konsumsi ikan, retribusi PAD, PDRB, ekspor perikanan akan meningkat. DED kawasan terpadu akan diajukan di perubahan anggaran tahun 2021 diperkirakan Agustus – Oktober,” tutupnya.

(Med/Red)