SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengajak mahasiswa mengambil peran lebih besar dalam mengawal pembangunan daerah. Pemprov mendorong Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tidak hanya mengkritik kebijakan, tetapi juga menghadirkan solusi dan ikut mengawal pelaksanaannya.
Pesan itu mengemuka dalam Pelantikan Pengurus BEM Banten Bersatu periode 2026–2027 yang dirangkaikan dengan diskusi publik di Universitas Serang Raya (Unsera), Kota Serang, Jumat (12/6/2026).
Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, jajaran Polda Banten, unsur pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banten.
Mewakili Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah menegaskan, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus pengawal demokrasi.
Menurutnya, tantangan era digital dan persaingan global menuntut mahasiswa tidak berhenti pada kritik semata. Mahasiswa harus hadir sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar pelantikan organisasi mahasiswa. Forum ini menjadi ruang dialog, ruang intelektual, dan ruang kolaborasi antara mahasiswa dengan pemerintah untuk membangun Banten yang lebih maju,” kata Novriyadi.
Dalam kesempatan itu, Novriyadi juga memaparkan sejumlah program pendidikan yang menjadi fokus Pemprov Banten. Salah satunya Program Sekolah Gratis yang saat ini menjangkau 60.705 siswa di 801 SMA, SMK, dan SKH swasta di seluruh Banten.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menghapus biaya sekolah, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banten.
“Program ini bertujuan mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing,” ujarnya.
Selain Program Sekolah Gratis, Pemprov Banten juga memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat yang kini hadir di Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Tangerang Selatan.
Ke depan, Pemprov Banten akan memperkuat kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, pemerataan sarana pendidikan, transformasi digital pembelajaran, perluasan beasiswa, hingga penguatan riset dan inovasi.
Sementara itu, Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, Suci Indah Lestari, menegaskan mahasiswa akan tetap menjaga independensi gerakan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menyebut, konsolidasi lintas kampus menjadi modal penting bagi mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik, terutama di sektor pendidikan.
“Kami tidak hanya menjadi pengamat. Mahasiswa siap mengawal, mengkritisi, sekaligus memberikan solusi terhadap kebijakan pemerintah,” tegas Suci.
Menurutnya, seluruh gagasan yang muncul dalam diskusi publik akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa terhadap pembangunan daerah.
Tim Redaksi