Beranda Pemerintahan Pemkab Serang Ajak Pelajar Lawan Praktik Rentenir dan Pinjol Ilegal

Pemkab Serang Ajak Pelajar Lawan Praktik Rentenir dan Pinjol Ilegal

Wakil Bupati Serang M. Najib Hamas penetapan program kerja TPKAD. (Istimewa)

KAB. SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menargetkan percepatan inklusi keuangan lewat tiga program utama pada 2026.

Diketahui, fokus inklusi itu mencakup pembukaan rekening pelajar, digitalisasi transaksi, hingga penguatan UMKM. Namun, efektivitas program ini masih bergantung pada implementasi di lapangan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Serang, M. Najib Hamas menyampaikan hasil rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Aula KH Syam’un, Selasa (5/5/2026).

Dikatakan Najib, rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan awal yang akan dibahas lebih lanjut bersama pemangku kepentingan.

“Tiga program utama sudah disepakati. Tinggal bagaimana pelaksanaannya nanti benar-benar berjalan, bukan sekadar rencana,” kata Najib.

Program pertama, menargetkan peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan. Perbankan akan masuk ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi sekaligus membuka rekening bagi siswa.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang jumlah SD di mencapai 746 sekolah. Angka itu belum termasuk SMP, sehingga program ini berpotensi menjangkau ribuan pelajar.

Program kedua, menyasar maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik rentenir yang masih kuat di desa. Pemerintah bersama perbankan akan mendorong penggunaan layanan keuangan digital guna mengurangi transaksi tunai.

“Transaksi non-tunai harus kita dorong. Ini penting untuk memutus ketergantungan masyarakat pada pinjol ilegal,” jelas Najib.

Program ketiga, lanjut Najib, menitikberatkan pada penguatan UMKM. Pemkab Serang akan mengintegrasikan akses keuangan dengan pendampingan usaha agar pelaku UMKM bisa naik kelas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara, Asisten Daerah II Setda Pemkab Serang, Febriyanto menambahkan, pemerintah juga menargetkan program Satu Rekening Satu Pelajar serta perluasan ke aparatur desa.

“Kami dorong juga Satu Rekening Satu Aparat Desa agar literasi keuangan meningkat dari level pemerintahan paling bawah,” katanya.

Baca Juga :  Utamakan Keselamatan Pemudik, Dishub Banten Bakal Uji Kelaikan Bus

Selain itu, pemerintah memasukkan Desa Wisata Tambang Ayam di Kecamatan Anyer sebagai proyek pembinaan inklusi keuangan berbasis pariwisata.

Program ini akan melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan.

Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah