SERANG – Kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang ekonomi sepanjang 2018 dinilai cukup berhasil. Penilaian tersebut dilihat melalui indikator kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi dan stabilitas harga.
Ekonom Arif Budimanta mengatakan tahun ini kenaikan harga bahan pokok relatif terjaga. Artinya, tingkat inflasi terkendali atau berjalan sesuai dengan target pemerintah.
“Datanya jelas dan bisa diakses siapa saja, asal jangan dipelintir. Semua itu bisa kita buktikan. Ada banyak keberhasilan yang saya catat,” ungkap Arif di Jakarta, Senin (31/12/2018).
Di samping itu, tingkat kemiskinan juga tercatat sebagai yang terendah sepanjang masa, yaitu 9,82 persen pada Maret 2018. Begitu pula dengan angka pengangguran terbuka yang hanya 5,13 persen.
Menurut Arif, kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat semakin sejahtera dan kehidupan warga pun kian terjamin. Pemerintah lanjutnya, juga mendorong program jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga menerima Kartu Indonesia Sehat yang dijamin negara.
“Layanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau,” tutur dia dikutip medcom.id.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menambahkan, tingkat pendidikan masyarakat juga semakin baik. Hal ini dilihat dari tingkat harapan lama sekolah yang sudah mencapai 12,85 tahun. Dari sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10 persen warga juga semakin berkurang.
“Bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang,” tambah dia.
Di sisi lain, implementasi kebijakan BBM Satu Harga juga dinilai telah mengurangi disparitas harga bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Jawa dan Papua. Kebijakan tersebut, kata Arif juga didukung dengan pembangunan infrastruktur dan kawasan perbatasan secara merata di hampir seluruh wilayah Indonesia.
“Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.
Guna mendukung perekonomian rakyat, Presiden Jokowi juga merealisasikan kebijakan reforma agraria. Dengan demikian, kata Arif, rakyat memiliki akses terhadap aset, yaitu berupa lahan.
Akses pembiayaan lanjutnya juga terus didorong melalui kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang rendah, yaitu 7 persen. Dengan begitu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan makin berdaya.
“Begitu juga dukungan untuk membangun perdesaan, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Jika pada 2018 sebesar Rp60 triliun, pada 2019 dianggarkan Rp73 triliun,” pungkasnya. (Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
