Beranda Pemerintahan Pejabat BPKD Pandeglang Bungkam Soal Data Aset Daerah

Pejabat BPKD Pandeglang Bungkam Soal Data Aset Daerah

Pengguna jalan melintas di depan Kantor BPKD Kabupaten Pandeglang. (Mg-Madani Prasetia/bantennews)

PANDEGLANG — Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang belum membuka data Barang Milik Daerah (BMD), termasuk jumlah kendaraan dinas dan aset yang tersebar di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Bidang BMD pada BPKD Pandeglang, Andri Eka Permana, memilih tidak menyebutkan angka maupun rincian aset ketika ditemui di DPRD Pandeglang seusai rapat di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Rabu (7/10/2026).

Awalnya, Andri menjelaskan pencatatan aset pemerintah desa memiliki mekanisme tersendiri dan berbeda dengan BMD yang berada dalam pengelolaan Pemkab Pandeglang.

“Kalau di desa enggak melalui Pemda, punya sendiri. Pencatatannya berbeda,” kata Andri.

Namun, ketika ditanya total BMD yang tercatat, termasuk kendaraan dinas dan aset pada masing-masing OPD, Andri tidak memberikan angka.

Ia justru meminta pengajuan data melalui mekanisme resmi dan mempertanyakan kepentingan permintaan tersebut.

“Kalau data aset itu kan permohonan dulu. Kebutuhan akang untuk apa?,” ujarnya balik bertanya.

Meski sudah mendapat penjelasan bahwa data tersebut untuk kepentingan pemberitaan dan informasi publik, Andri tetap meminta permohonan data melalui jalur resmi.

Menurut Andri, pencatatan BMD juga mencakup barang yang berada di masing-masing OPD sebagai pengguna barang.

Namun hingga wawancara berakhir, BPKD Pandeglang belum menyampaikan total BMD yang tercatat, jumlah kendaraan dinas, maupun rincian aset pada setiap OPD.

Ketertutupan data tersebut menjadi sorotan karena BMD merupakan bagian dari kekayaan daerah. Pemerintah memperoleh sebagian aset melalui belanja APBD sehingga pemerintah harus memastikan keberadaan, pencatatan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya jelas.

Informasi mengenai aset daerah juga berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah mencatat dan mengelola kekayaan daerah yang bersumber dari uang publik.

Sampai berita ini ditulis, BPKD Pandeglang belum memberikan data mengenai total BMD, jumlah kendaraan dinas, serta rincian aset yang berada di masing-masing OPD.

Baca Juga :  Viral! Akun Medsos Disparbud Pandeglang Unggah Kegiatan Parpol, Netralitas ASN Dipertanyakan

Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd