PANDEGLANG – Sebanyak 3.148 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tenaga teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memperjuangkan kepastian status kepegawaian.
Mereka berencana menggelar aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 26 Oktober 2026 mendatang, untuk menuntut jalur pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Indonesia (APTI) Kabupaten Pandeglang, Andri Priatna menilai, pemerintah belum memberikan kepastian yang setara bagi tenaga teknis dibandingkan kelompok PPPK guru dan tenaga kesehatan.
Andri mengatakan, pihaknya menuntut kejelasan status dan peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
“Meminta kepastian, pengakuan, kemudian kejelasan status kami dari paruh waktu menuju penuh waktu,” kata Andri saat dihubungi melalui WhatsApp, Jumat (9/10/2026).
Andri menegaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan tenaga teknis karena kelompok ini ikut menopang pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jangan menganaktirikan pegawai teknis. Tanpa teknis, tenaga kesehatan tidak akan bisa berjalan, pendidikan pun tidak akan bisa berjalan,” ujarnya.
Ia mencontohkan peran operator sekolah dan tenaga administrasi di fasilitas kesehatan. Mereka menangani dokumen, surat-menyurat, dan berkas pelayanan yang mendukung operasional instansi.
“Di pendidikan ada pegawai teknis, salah satunya administrasi dan operator. Di tenaga kesehatan juga ada bagian administrasi. Jadi jangan sampai kami dibedakan,” katanya.
Selain menuntut kepastian status, APTI juga mempertanyakan skema anggaran untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Andri menyoroti sumber anggaran melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta meminta pemerintah memperjelas petunjuk teknis pelaksanaannya.
Ia mengaku, mendapat informasi mengenai anggaran sekitar Rp23 triliun untuk mendukung pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Namun, ia mempertanyakan apakah pemerintah juga menyiapkan skema yang jelas bagi tenaga teknis?
“Anggarannya di TKD atau DAU itu sudah ada, tetapi juknisnya masih harus didorong. Kami khawatir kalau tidak ada kejelasan, anggarannya nanti tidak jelas ke mana,” ucapnya.
Menurut Andri, ketidakjelasan kebijakan membuat tenaga teknis terus menunggu tanpa kepastian masa depan kepegawaian. Karena itu, mereka ingin DPR RI mendorong pemerintah menyusun kebijakan yang menjamin kesempatan setara bagi seluruh kelompok PPPK.
“Jangan sampai kami terombang-ambing. Kami juga ingin ada kepastian yang jelas,” tegasnya.
APTI menjadwalkan aksi pada 26 Oktober 2026 dan menyebut telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Namun, jumlah peserta yang berangkat dari Pandeglang masih menunggu keputusan bersama.
Andri mengatakan, pihaknya akan menggelar musyawarah pada 11 Oktober untuk menentukan jumlah massa yang mengikuti aksi.
“Kami akan musyawarah pada 11 Oktober. Apakah 3.148 tenaga teknis semuanya turun atau hanya sebagian, itu nanti kami putuskan bersama,” katanya.
Ia menegaskan, aksi tersebut berfokus pada tuntutan kepastian status PPPK tenaga teknis yang selama ini mereka nilai belum mendapat perhatian setara.
“Ini aksi murni untuk memperjuangkan teman-teman tenaga teknis yang sampai sekarang nasibnya belum mendapatkan kepastian,” pungkasnya.
Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd