TANGERANG – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menerapkan sistem parkir digital dengan gate otomatis di kawasan Stadion Benteng Reborn menuai pro dan kontra.
Kebijakan yang dijalankan melalui PT Tangerang Nusantara Global (TNG) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang itu bertujuan memberantas parkir liar dan praktik pungutan liar (pungli). Namun, di sisi lain, warga dan pelaku UMKM mengkhawatirkan penurunan jumlah pengunjung yang berpotensi berdampak pada perekonomian di sekitar stadion.
Sejumlah pengguna fasilitas olahraga mengaku belum mengetahui secara pasti skema tarif maupun jadwal penerapan sistem parkir digital tersebut. Minimnya sosialisasi menjadi salah satu sorotan.
Akbar, warga yang rutin berolahraga di Stadion Benteng Reborn, berharap pemerintah tidak menerapkan tarif parkir yang memberatkan, terutama jika menggunakan sistem perhitungan per jam.
“Kalau pakai sistem per jam, saya berharap biayanya jangan mahal. Saya sering keluar masuk area stadion, jadi kalau tarifnya tinggi tentu sangat memberatkan saya sebagai pengguna fasilitas umum,” kata Akbar kepada BantenNews.co.id, Selasa (7/7/2026).
Akbar mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi mengenai mekanisme maupun waktu pemberlakuan sistem parkir digital tersebut.
“Sebagai pengguna fasilitas umum, saya belum tahu kapan diberlakukan atau seperti apa sistemnya,” ujarnya.
Ia juga menilai praktik pungli selama ini justru lebih banyak terjadi di luar kawasan stadion.
“Kalau di dalam stadion, saya tidak pernah diminta bayar parkir. Paling kalau parkir di depan stadion baru bayar Rp2.000,” katanya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Karang Taruna Kelurahan Sukaasih, Yudy Supriadi. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki dampak positif sekaligus negatif.
Ia mendukung langkah pemerintah memberantas parkir liar dan pungli. Namun, ia juga menilai sistem baru itu berpotensi menurunkan jumlah pengunjung yang pada akhirnya berdampak terhadap pelaku UMKM.
“Kalau saya ada setuju dan ada tidaknya. Saya melihat pengunjung bisa berkurang dan ekonomi UMKM ikut terdampak. Minimal penurunannya sekitar 30 persen,” ujarnya.
Yudy menjelaskan, perubahan akses keluar-masuk kendaraan setelah pemasangan gate membuat jalur menuju stadion menjadi kurang praktis. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat enggan berkunjung, khususnya mereka yang datang hanya untuk berolahraga.
“Orang yang jogging mungkin enggan karena harus masuk lewat gate, lalu kalau keluar tidak bisa langsung ke Jalan Tempe Taruna. Sekarang harus memutar lewat belakang Al-Azhar,” jelasnya.
Ia memperkirakan kondisi tersebut akan mengurangi jumlah pengunjung yang singgah ke lapak UMKM di sekitar stadion.
“Banyak yang sudah menyampaikan keluhan. UMKM pasti terdampak. Penurunannya bisa 30 sampai 50 persen,” katanya.
Meski demikian, Yudy mengungkapkan PT TNG telah berkomunikasi dengan pemerintah wilayah dan Karang Taruna. Dalam pembahasan tersebut, PT TNG berkomitmen melibatkan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan parkir.
“Pihak TNG sudah berkomunikasi dengan kami. Ada kesepakatan juga untuk mempekerjakan warga sekitar. Karena ini program pemerintah melalui BUMD,” ujarnya.
Menurut Yudy, kerja sama pengelolaan parkir itu juga telah mendapat persetujuan dari Dispora Kota Tangerang.
“Setahu saya, PT TNG sudah menandatangani kerja sama dengan Kepala Dispora,” katanya.
Sebagai Ketua Karang Taruna, Yudy menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah memberantas parkir liar dan praktik pungli. Namun, ia meminta pemerintah juga mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat dan pelaku UMKM sebelum sistem parkir digital diterapkan secara penuh.
“Kalau tujuannya menghilangkan parkir liar dan pungli, saya tentu setuju. Tapi pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan UMKM,” pungkasnya.
Terkait hal ini belum ada tanggapan dari pihak terkait. Wartawan masih berusaha mengkonfirmasi.
Penulis: Mg-Dwi Muksin Yulianto
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd